POLITIKAL.ID - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Irwan, mengkritik program Kartu Prakerja dalam bentuk pelatihan daring kepada warga yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi virus corona (Covid-19) seperti sebuah kuis.

Irwan menyatakan heran dengan langkah pemerintah yang lebih memilih membuat pelatihan daring melalui sejumlah aplikasi digital, dibandingkan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) yang sudah ada di daerah.

"Pelatihan online, enggak nyambung, kan selama ini pemerintah sudah punya BLK, kaya kuis-kuisan saja," kata Irwan kepada CNNIndonesia.com, Rabu (15/4).

Irwan meminta pemerintah membatalkan rencana menggelar program Kartu Prakerja kemudian mengalihkannya ke program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Menurutnya, program BLT akan berjalan lebih efektif dan lebih dibutuhkan masyarakat yang terdampak penyebaran virus corona.

"Langsung BLT, karena kenyataannya rakyat masih banyak belum dapat bantuan padahal mereka disuruh di rumah saja, kaya tenaga kerja di mal dan kantor yang dirumahkan, gaji disetop," ucap anggota Komisi V DPR RI itu.

Irwan menyatakan bahwa Kartu Prakerja sebenarnya sebuah program yang bagus. Namun, lanjutnya, program tersebut tidak relevan dan tidak efektif di tengah situasi penyebaran virus corona seperti saat ini.

Irwan menegaskan jika pemerintah mengubah program Kartu Prakerja ke BLT merupakan langkah yang lebih bijaksana dari Jokowi.

"Niatnya bagus, kalau enggak ada corona bagus. Tapi dengan situasi seperti ini, enggak efektif, kalau dikonversi ke BLT langsung efektif," ujar politikus asal daerah pemilihan Kalimantan Timur tersebut.

Pemerintah memutuskan menggelontorkan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk program kartu prakerja. Dari total anggaran itu, sebesar Rp5,6 triliun digunakan untuk biaya pelatihan, dana insentif sebesar Rp13,45 triliun, dana survei Rp840 miliar, dan dana PMO Rp100 juta.

Pemerintah kemudian menunjuk delapan perusahaan sebagai mitra kartu prakerja, seperti Tokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijarmahir, dan Sisnaker.

Pemerintah menargetkan 5,6 juta orang penduduk menjadi penerima kartu prakerja. Mereka akan mendapatkan dana bantuan pelatihan Rp1 juta, penuntasan pelatihan Rp600 ribu per bulan selama empat bulan, dan Rp150 ribu untuk survei kebekerjaan.

Menyikapi hal ini, Ketua Umum Pimpinan GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, menilai program Kartu Prakerja dalam bentuk pelatihan online kepada warga yang kehilangan pekerjaan akibat virus corona tak tepat dan tidak efektif. Pelatihan seperti itu dinilai hanya untuk membuang-buang anggaran.
Ia mengatakan rakyat, termasuk mereka yang kehilangan pekerjaan, saat ini lebih membutuhkan bantuan langsung untuk mereka bertahan hidup.

"Rakyat dan karyawan yang kehilangan pekerjaan saat ini butuh bantuan untuk hidup, bahan makanan, bukan pelatihan online," kata pria yang akrab disapa Gus Yaqut dalam keterangan tertulis, Rabu (15/4). (*)

Artikel ini telah tayang di cnnindonesia.com dengan judul "Politikus Demokrat: Program Kartu Prakerja Jokowi Mirip Kuis"