POLITIKAL.ID - PKS menilai kebijakan pemerintah dalam menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak akan menyelesaikan masalah utama tata niaga BBM bersubsidi. Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto menilai kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi adalah solusi tambal-sulam yang hanya memberatkan masyarakat kecil. Mulyanto mengatakan pemerintah seakan lupa bahwa masalah utama tata niaga BBM adalah tidak tepatnya penggunaan subsidi. Oleh karena itu, Mulyanto mengatakan pihaknya meminta pemerintah agar membatalkan kebijakan ini dan segera mencari solusi alternatif yang lebih adil bagi semua masyarakat. "Dengan mengambil opsi menaikkan harga BBM bersubsidi, seolah Pemerintah membiarkan problem akut ketidak-tepat sasaran penggunaan BBM bersubsidi. Artinya, pengguna mobil mewah tetap saja dapat menikmati BBM bersubsidi baik Solar maupun Pertalite," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis, Selasa (6/9/2022). Lebih lanjut ia mengatakan, kebijakan pemerintah dalam menaikan harga BBM bersubsidi pada dasarnya tidak punya efek terhadap pengendalian volume BBM. "Yang terbayang justru adalah efek sampingnya, berupa kenaikan harga transportasi, harga barang-barang dan lonjakan tingkat inflasi, terutama di sektor makanan yang berujung pada peningkatan jumlah masyarakat miskin," kata Mulyanto. Sebelumnya pemerintah resmi menaikan harga BBM bersubsidi. Diketahui BBM jenis Pertalite harganya naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Sementara Pertamax non subsidi dari harga Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter. Dan untuk Solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. (*)