POLITIKAL.ID, SAMARINDA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda.
Dalam LHKPN yang dilaporkan ke KPK, Calon Wali Kota Samarinda Andi Harun menduduki posisi teratas dibandingkan calon lainnya, dengan laporan harta kekayaan sebesar Rp 24,9 miliar.
Disebutkan kekayaan terbesarnya berasal dari aset properti. Calon dengan nomor urut 2 ini diketahui memiliki 8 bidang tanah dan bangunan yang seluruhnya berada di Samarinda dan merupakan hasil sendiri.
Adapun untuk aset berupa kendaraan, Andi Harun melaporkan kepemilikan 2 unit kendaraan berupa mobil.
Dalam LHKPN itu, Politikus dari Partai Gerindra juga melaporkan kepemilikian harta bergerak lain senilai Rp 1,05 miliar, surat berharga Rp 290,1 juta, serta aset berupa kas dan setara kas Rp 6,9 miliar.
Saat disambangi awak media di Kantor DPD Gerindra, Andi Harun mengungkapkan bahwa apa yang dilaporkan dalam penyusunan LHKPN berdasarkan keadaan pada saat itu dan disusun dengan apa adanya, sehingga hasilnya pun seperti yang diketahui.
“Itukan semua bukan bentuk dari uang tunai, ada juga dari aset. Memang pada waktu kita susun LHKPN apalagi tujuannya ke KPK, Konsultan bilang apa adanya aja. Tidak usah direkayasa,” ujarnya, Rabu (30/9/2020).
Dengan pondasi finansial yang ada saat ini. Andi Harun mengaku bahwa itu tidaklah menjamin penentu kemenangan pada Pilkada nantinya. Disebutnya bahwa uang merupakan faktor yang kesekian, tetapi yang menjadi faktor utama itu adalah kemauan rakyat itu sendiri.
“Karena yang paling fundamental dan esensial dalam proses pemilihan adalah daulat rakyat, rakyat berkehendak siapa yang dipilih itulah faktor paling utama,” imbuhnya lagi.
Sementara itu, secara garis besar ada tiga platform yang menjadi pondasi kampanyenya yakni, pertama adalah platform dengan prinsip toleran.
“Berdiri di atas semua kepentingan dengan latar belakang perbedaan yang majemuk. Baik dari sisi Agama, Suku dan Budaya bangsa, dan latar belakang sosial lainnya,” ungkapnya.
Kemudian platform kedua adalah bergembira, diakuinya pada Pilkda ini haruslah menjadi pesta rakyat sepenuhnya, mempersaudarakan, mempersatukan antara satu sama lain.
“Bagi kami jelas garisnya bahwa sebarkan seluruh program dengan kebaikan, jauhi hal negatif. Tidak hanya kepada sesama tim atau pendukung, bahkan dengan sesama Kompetitor,” ujarnya.
Kemudian yang ketiga yakni, platform berbiaya murah, disebutkannya pada setiap pertemuan itu rata-rata hanya butuh Rp.300 ribu sampai Rp. 500 ribu untuk biaya konsumsi ataupun makanan, ketika pertemuan tatap muka langsung.
Untuk tatap muka langsung hanya kurang lebih 20% dari total program kampanye.
“Selebihnya melalui virtual, sehingga tidak banyak yang kami anggarkan untuk biaya Pilkada ini. Dan kemungkinan ya total hingga sekarang, Rp. 2,3 Miliar sejak 6 bulan yang lalu sudah termasuk deklarasi mengundang artis,” pungkasnya.
( Redaksi Politikal - 001 )
