POLITIKAL.ID - Berita Mancanegara yang dikutip POLITIKAL.ID tentang tudingan mark up Alutsista.

Dituding gelembungkan harga alias mark up pembelian alat utama sistem persenjataan (Alutsista) hingga 1.000 persen di Kemenhan, Kepala Biro Humas Kementerian Pertahanan Djoko Purwanto angkat suara.

Djoko memastikan tak ada mark up proyek hingga 1.000 persen tersebut seperti dikatakan adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo beberapa waktu lalu.

"Itu tidak ada, tidak ada itu yang Rp50 triliun itu," kata Djoko di Gedung Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (23/7).

Kabar mark up proyek pembelian Alutsista di Kementerian Pertahanan pertama kali didengungkan Hashim, 17 Juli lalu.

Sejak Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan, Hashim menyebut kakaknya itu telah menemukan sejumlah proyek yang angkanya disulap (mark up) lebih dari sepuluh kali lipat atau lebih dari 1.000 persen.

Hashim bercerita Prabowo membatalkan sejumlah proyek senilai lebih dari US$50 juta karena mengetahui nilai sebenarnya tidak lebih dari US$5 juta.

Ia tak menyebutkan rinci proyek tersebut, namun dikatakan anggaran itu kemudian dikembalikan Kemenhan ke Kementerian Keuangan.

Atas pernyataan ini, Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi meminta agar Prabowo melakukan pembuktian atas klaim Hashim itu.

Pembuktian terbaik, kata Fahmi, adalah dengan pemberian sanksi kepada siapapun di Kemenhan yang ditengarai terlibat.

"Menurut saya, pembuktian terbaik ya Menhan memberi sanksi dan mendorong penegakan hukum bagi yang diduga terlibat," ujar Khairul melalui pesan singkat, Sabtu (18/7). (*)

Artikel ini telah tayang di cnnindonesia.com dengan judul "Kemenhan Bantah Adik Prabowo soal Proyek Mark Up 1.000 Persen"