Dorong Kolaborasi Lintas Sektor, Pemkab Kutim Mantapkan Langkah Menuju Daerah Tangguh Pangan

POLITIKAL.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat langkah strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Melalui Dinas Ketahanan Pangan (Diskepang), Pemkab Kutim menggelar Seminar Hasil Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Kutai Timur 2025, Kamis (4/12/2025) di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Bukit Pelangi.
Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam memastikan pembangunan pangan berbasis data hingga tingkat desa.
FSVA 2025: Peta Jalan Baru Ketahanan Pangan
Seminar ini mengusung tema “Memperkuat Ketahanan Pangan Kutai Timur Melalui Analisis Data Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA): Data, Aksi, dan Kolaborasi.”
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman membuka kegiatan sekaligus menegaskan pentingnya pemetaan kerentanan pangan.
Ia menyampaikan bahwa Kutim memiliki potensi besar sebagai daerah kaya pangan, mulai dari kawasan pesisir Sangkulirang–Mangkalihat hingga sentra pertanian di Muara Wahau dan Kongbeng.
Namun potensi besar ini harus ditopang dengan kebijakan yang tepat sasaran.
“Setiap wilayah punya risiko dan kapasitas berbeda. FSVA membantu kita melihat kondisi tersebut hingga tingkat desa. Dengan begitu, pembangunan tidak hanya bersifat umum, tetapi benar-benar berbasis data dan karakter wilayah,” ujarnya.
Berdasarkan hasil FSVA 2025, Kutim memiliki 141 desa.
Dari jumlah tersebut, 13 desa masuk kategori agak rentan dan membutuhkan perhatian serius dalam hal akses, ketersediaan, dan stabilitas pangan.
Kolaborasi sebagai Kunci Penguatan Ketahanan Pangan
Dalam kesempatan tersebut, Ardiansyah meminta seluruh pemangku kepentingan—mulai dari perangkat daerah, camat, kepala desa, hingga lembaga teknis untuk memperkuat koordinasi dan melakukan percepatan program pangan.
“Kita harus bergerak bersama. Intervensi harus menjawab kebutuhan nyata masyarakat desa, terutama di wilayah yang rentan,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan produksi, tetapi mencakup distribusi, akses, dan pemanfaatan bahan pangan secara merata bagi seluruh warga.
Ketua Panitia FSVA 2025, Edy Supriadi menjelaskan bahwa data FSVA akan menjadi acuan utama dalam menyusun program kerja pemerintah daerah.
“FSVA memastikan intervensi pemerintah tepat lokasi, tepat sasaran, dan terukur. Data ini membantu OPD memahami kondisi riil di wilayah masing-masing,” ungkap Edy.
Ia menambahkan bahwa hasil pemetaan ini akan mendorong perencanaan yang lebih sinkron antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa.
Seminar ini dihadiri camat dari 18 kecamatan, kepala desa, dan unsur pemerintah lainnya.
Melalui pendekatan data berbasis risiko, Pemkab Kutim menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh masyarakat dapat mengakses pangan secara berkelanjutan.
Dengan fondasi data FSVA 2025, Kutim bergerak menuju daerah yang semakin kuat dalam kemandirian dan ketahanan pangan. (adv)

