POLITIKAL.ID, SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda menekankan Pemerintah kota (Pemkot) dalam menyambut Ibu Kota Negara (IKN) harus mempersiapkan pembangunan secara efisien dan sesuai kebutuhkan.

1. Hal tersebut disampaikan, Sekretaris komisi III, M Novan Syahronny Pasie saat ditemui awak media.

DPRD kota beserta pemkot saat ini dengan perencanaan IKN sudah mempersiapkan berbagai macam perencanaan. Apalagi kota Tepian salah satu penyangga IKN. "Langkah yang kita persiapkan adalah diinfrastruktur pendukung. Terkait bagaimana kita punya bandara, terus akses menuju bandara dan pembangunan lainnya yang memang dibutuhkan," ujar Novan sapaannya, Selasa (3/7/2021) di ruangan kerjanya. Salah satu yang masih diwacanakan wali kota adalah pembahasan di tahun depan mengenai pembangunan pintu air dan terowongan, untuk mencegah kemacetan yang berada di Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir. "Suka tidak suka Samarinda akan jadi bagian IKN, terlepas dari dana ataupun sumber pendanaan memang hari ini kita anggota DPRD sama wali kota sudah membicarakan semua perencanaan," imbuhnya. Namun, politisi Golkar itu menyebut, Samarinda hari ini masih ada turbulensi akibat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup jauh menurun. Karena itu, permasalahan harus bisa disikapi untuk lebih mengefisienkan waktu dan anggaran. Agar saat memasuki tahap proses pembangunan infrastruktur bisa tepat sasaran. Disinggung terkait kemungkinan ada pemborosan dana dalam merencanakan pembangunan di Kota Samarinda. Novan menjawab, hal itu berbeda ketika tidak diharuskan membuat taman. Namun, pemerintah tetap bersikeras untuk membangun, itulah yang disebut dengan pemborosan. Tidak sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. "Kami dari Komisi III melihat secara fungsi, dan itu akan berbanding lurus dengan biaya. Bicara soal pemborosan anggaran itu kalau sesuatu sangat di perlukan walaupun sifatnya mahal ya harus kita laksanakan tergantung fungsinya apakah akan bermanfaat atau tidak," bebernya. Menurutnya, pemerintah harus bisa menepatkan pendanaan terhadap pembangunan agar efektif. Kalau DPRD tentunya menginginkan biaya alokasinya itu tidak terlalu besar, mana yang lebih efektif itulah yang dijalankan. "Kalau fungsi dan efisiensinya maksimal Insya Allah akan kita lakukan," pungkasnya. (*)