POLITIKAL.ID, SAMARINDA - DPRD Provinsi Kalimantan Timur membentuk panitia khusus (pansus) Lkpj gubernur tahun 2020. Selain pansus, dalam Rapat Paripurna Senin (29/03/2021), di Gedung D Lantai 6 Kantor DPRD Kaltim membahas ini 3 agenda. Agenda pertama pengesahan revisi jadwal kegiatan DPRD Kaltim masa persidangan I tahun 2021. Agenda kedua, penyampaian Laporan keterangan pertanggungjawaban (Lkpj) Gubernur Kaltim dan Wakil Gubernur Kaltim tahun anggaran 2020. Lalu agenda ketiga yakni, pembentukan panitia khusus Lkpj tahun 2020. Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK. Dihadiri Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, 11 anggota DPRD Kaltim, dan 19 anggota DPRD Kaltim yang hadir secara virtual. Dalam penyampaian Lkpj, Hadi Mulyadi mengungkapkan ada beberapa poin. Salah satunya adalah peningkatan angka kemiskinan sebesar 1 persen. Dari 5.94 persen meningkat ke 6.64 persen. "Ini karena adanya sektor sektor perekenomian yang terhenti karena Covid - 19. Tapi angka tersebut rendah dibandingkan angka nasional," ucap Hadi usai paripurna, Senin (29/3/2021). Terkait pemaparan LKPJ yang disampaikan Wakil Gubernur Kaltim, Ketua DPRD Kaltim mengatakan secara umum berjalan dengan baik. "Saya belum menganalisa, tetapi dari yang saya terima berjalan dengan baik. Meskipun ada beberapa catatan, kita harus memahami ada keterbatasan karena Covid - 19," kata Makmur HAPK. Guna mendalami dan mengevaluasi Lkpj, DPRD Kaltim membentuk Pansus. Diketuai Andi Harahap dari Fraksi Golkar dan Wakil Ketua Rusman Ya'qub dari Fraksi PPP. "Ini berkaitan langsung dengan pansus inventarisir aset juga. Semoga bisa bekerja secara maksimal selama 30 hari. Kita akan evaluasi kinerja Pemprov Kaltim. Apalagi ada persoalan infrastruktur dan ekonomi," tandas Makmur HAPK. (001)