POLITIKAL.ID - Komisi II DPRD Kalimantan Timur menyuarakan kekecewaan publik terhadap lambannya realisasi layanan bengkel gratis yang dijanjikan...
POLITIKAL.ID - Komisi II DPRD Kalimantan Timur menyuarakan kekecewaan publik terhadap lambannya realisasi layanan bengkel gratis yang dijanjikan Pertamina bagi korban BBM diduga oplosan.
Sekretaris Komisi II, DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, menyatakan bahwa janji tersebut belum ada kepastian, meski kerusakan kendaraan warga telah terdata sejak lama.
“Kami terakhir komunikasi, katanya masih tunggu arahan pusat. Tapi ini jawaban yang terus berulang. Masyarakat butuh kepastian, bukan alasan,” ujar Nurhadi, Senin (22/4).
Ia menegaskan DPRD tak segan memanggil kembali pihak Pertamina dengan sikap lebih tegas jika solusi tak segera diberikan. Di sisi lain, jawaban yang terus berulang dari pihak Pertamina, khususnya Patra Niaga Regional Kalimantan, dianggap hanya meredam kegaduhan yang sudah terlanjur meluas di masyarakat.
Nurhadi menilai, alasan bahwa keputusan harus menunggu pusat terlalu klise dan tak solutif.
“Dari kemarin selalu jawabannya sama; harus koordinasi ke pusat. Tapi masyarakat tidak mau tahu soal itu. Kita pun tak bisa memberikan jawaban, karena janji datangnya dari mereka,” tuturnya.
Lebih lanjut kata Nurhadi, mengatakan bahwa kasus BBM diduga oplosan telah menyebabkan kerusakan pada kendaraan warga di sejumlah daerah.
Bahkan, beberapa kendaraan anggota dewan pun ikut terdampak.
“Beberapa kendaraan anggota dewan juga kena dampaknya. Tapi tidak etis kalau kami menyuarakan atas nama pribadi. Intinya, rakyat juga dirugikan. Ya jika hingga hari ini janji bengkel gratis belum juga direalisasikan, Komisi II akan berencana mengambil langkah tegas," tegasnya.
“Kami akan panggil lagi Pertamina. Kalau perlu dengan sikap lebih keras. Ini sudah seperti penghinaan terhadap lembaga kami. Kita saja dibohongi, apalagi masyarakat,” sambungnya.
Dirinya mengingatkan bahwa hasil RDP sudah jelas ada pengakuan kerusakan, ada janji perbaikan. Kini tinggal bagaimana Pertamina menepatinya.
“Pemeriksaan sudah dilakukan, kerusakan sudah terdata, tinggal realisasinya. Jangan buat masyarakat terus menunggu tanpa kepastian,” tandasnya.
(Adv)
.jpeg)
.jpg)
