POLITIKAL.ID - Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah, DPRD Provinsi Kalimantan Timur menegaskan bahwa sektor pendidik...
POLITIKAL.ID - Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah, DPRD Provinsi Kalimantan Timur menegaskan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas yang tidak akan tersentuh pemangkasan.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, menjelaskan bahwa efisiensi difokuskan pada pengurangan kegiatan seremonial dan belanja operasional yang dinilai tidak efektif, bukan pada layanan dasar untuk masyarakat.
"Kebijakan ini menyasar kegiatan berulang seperti FGD, seminar, dan perjalanan dinas, bukan layanan pendidikan atau kesehatan. Masyarakat tidak perlu khawatir," kata Fuad, Senin (28/4/2025).
Fuad juga menegaskan bahwa pemerintah pusat telah menginstruksikan agar anggaran untuk kedua sektor vital ini dijaga ketat. Ia menyebutkan, DPRD Kaltim bahkan telah memangkas anggaran perjalanan dinas dengan penghematan mencapai puluhan miliar rupiah, yang kini dialihkan untuk mendukung program-program yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat.
"Kami di DPRD juga ikut efisiensi. Anggaran perjalanan dinas kami potong signifikan agar bisa dialihkan untuk kebutuhan riil. Ini bukti komitmen kami mendukung kebijakan tanpa mengorbankan pelayanan publik," tambahnya.
Lebih lanjut, Fuad mengungkapkan bahwa langkah efisiensi ini adalah bagian dari upaya menjaga kesehatan fiskal daerah, sambil memastikan sektor strategis tetap terlindungi. Ia mengingatkan, belanja operasional di banyak instansi memang kerap mengandung pemborosan yang harus diperbaiki.
"Arahan dari Menteri Keuangan jelas, belanja operasional harus lebih hemat dan produktif. Kita harus menyesuaikan diri tanpa mengganggu hak masyarakat atas layanan pendidikan dan kesehatan," tegasnya.
Fuad pun mengajak seluruh pihak, termasuk OPD dan masyarakat, untuk memahami bahwa langkah efisiensi ini bukan sekadar penghematan, melainkan penyusunan prioritas anggaran yang lebih berorientasi pada hasil.
"Kunci dari kebijakan ini adalah memastikan setiap rupiah dari APBD memberikan manfaat nyata untuk masyarakat Kaltim," tutupnya
. (Adv)
 Danantara, Rosan Roeslani.jpeg)
