POLITIKAL.ID - Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menyampaikan pandangan umumnya, terkait anggaran pendidikan dan kesehatan.

Hal yang menjadi sorotannya adalah alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan dalam rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023 dan APBD 2024.
 
Ia meminta Pemrov Kaltim memastikan anggaran pendidikan sudah mencapai 20 persen APBD, kesehatan 10 persen APBD, serta anggaran lain untuk pelayanan dasar masyarakat.
 
"Mesti dilihat apakah itu belanja produktif atau konsumtif," ujarnya.
 
Dijelaskan Samsun, Paripurna menjadi forum penyampaian pandangan dan pertanyaan fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan keuangan dan rancangan peraturan daerah yang disampaikan pemerintah daerah.
 
Oleh karena itu, Samsun meminta Pemprov Kaltim untuk memberikan jawaban yang memuaskan atas pandangan dan pertanyaan fraksi-fraksi.
 
Politisi PDIP itu turut mengapresiasi anggaran APBD 2023 mencapai Rp25,32 triliun dan rancangan APBD 2024 menjadi Rp20,67 triliun.
 
Kendati demikian, Samsun berharap APBD itu bisa mengatasi permasalahan masyarakat.
 
“Harapan kami, APBD itu bisa mengatasi permasalahan masyarakat seperti dari infrastruktur dan pelayanan dasar,” katanya.
 
Sementara, Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni menjelaskan kenaikan anggaran APBD tetap harus mengikuti konsekuensi belanja wajib bidang pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, inspektorat, dan lainnya. 
 
Sri Wahyuni mengatakan pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan bidang lain setelah belanja-belanja wajib diselesaikan.

(Advertorial)