POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Mengantisipasi kelangkaan kebutuhan pokok masyarakat jelang bulan suci Ramadan, DPRD Samarinda menggelar hearing bersama Dinas Perdagangan Kota Samarinda belum lama ini. Pokok pembahasan, khususnya berkutat pada antisipasi persoalan stok minyak goreng dan harga ecer yang terus melambung di masyarakat. Disampaikan Wakil Ketua DPRD Samarinda, Subandi mengaku saat ini pihaknya banyak mendapat pertanyaan dari masyarakat yang menilai seakan pemerintah tak banyak bertindak menyikapi kenaikan harga minyak goreng, yang saat ini terus mencekik. "Maka dari itu kita hearing dengan Dinas Perdagangan beserta jajarannya. Intinya kelangkaan ini secara nasional," kata Subandi, Senin (7/3/2022). Subandi pun menjelaskan, berdasarkan hasil laporan yang diterima DPRD Samarinda, suplai minyak goreng ke Kota Tepian memang sedang dibatasi secara signifikan. "Suplai dari pusat memang dibatasi. Contoh setiap distributor yang biasa order 7 hingga 10 kontainer tetapi yang dikirim hanya 1 kontainer, dan ini berlaku di seluruh distributor," terangnya. Menindaklanjuti hal tersebut, kata Subandi, Pemerintah Kota Samarinda kini tengah mempersiapkan beberapa solusinya. Semisal solusi jangka pendek, yakni dengan cara mendatangkan minyak goreng curah dengan harga yang relatif murah. "Dan ini masih diformulasikan terkait dengan teknisnya, kalau harganya sudah dipatok pemerintah berkisar Rp 11.500. Yaitu nanti akan disubsidi, yang artinya akan dibagikan ke masyarakat dengan harga yang lebih murah itu," ungkapnya. Tak berhenti sampai disitu, lembaga eksekutif dan legislatif Kota Tepian pun pasalnya terus melakukan koordinasi yang juga membahas mengenai teknis kemasan minyak goreng. Karena minyak goreng curah yang rencananya akan didatangkan belum dikemas seperti minyak goreng yang dijual dipasaran. "Masalah teknis harus ada yang didiskusikan karena curah itu belum berupa kemasan," tandasnya. (Adv)