POLITIKAL.ID, SAMARINDA – Langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menekan angka inflasi pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mendapat dukungan dari para legislatif Kota Tepian. Terlebih setelah Wali Kota Andi Harun mengumumkan gelontoran dana senilai Rp 16,5 miliar dalam bentuk bantuan sosial guna menunjang daya beli masyarakat Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) belum lama ini. “Sudah pasti kami mendukung dan mendorong agar Pemkot Samarinda bisa terus berupaya maksimal menekan inflasi daerah,” kata Ketua DPRD Samarinda, Sugiono saat dikonfirmasi hari Rabu (28/9/2022). Dukungan yang dilontarkan politisi PDIP itu bukan tanpa alasan. Sebab jika sebauh daerah mampu mengendalikan kenaikan angka inflasi, maka akan mendapatkan ganjaran Dana Insentif Daerah (DID) senilai Rp 10 miliar dari pemerintah pusat. Hal itu bahkan tertuang dalam peraturan Menteri Keuangan (PMK) 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, dan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tak Terduga dalam rangka Pengendalian Inflasi di Daerah. “Apalagi dari pusat ada menjanjikan bonus Rp 10 miliar dalam bentuk DID (Dana Insentif Daerah). Tentu kita akan terus memberikan dukungan,” imbuhnya. Sebab itu, para eksekutif yang terus berupaya mengendalikan angka inflasi akan senantiasa mendapat dukungan dari para legislatif. Meski seperti yang diketahui, kalau dalam pengendalian inflasi daerah selain menggelontorkan anggaran belasan miliar, pemerintah juga telah meresmikan marketplace Probebaya Mart. Dengan seluruh upaya pemkot itu, Sugiono tak menampik Samarinda masih berada di posisi aman untuk inflasi daerah. “Sejauh ini saya lihat belum ada harga barang yang bergejolak, kecuali telur. Semuanya normal, kecuali paling tinggi di Pasar Merdeka,” tutup Sugiono. (Advetorial)