POLITIKAL.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda mendukung wacana pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Tepian.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie mengatakan program ini sangat mulia membantu masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan akses pendidikan.

Program sekolah rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini akan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang miskin ekstrem untuk mendapatkan pendidikan.

“Anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, yang selama ini sulit menjangkau pendidikan, akan mendapatkan kesempatan yang layak,” kata Novan.

Jumlah siswa yang akan diterima dibatasi maksimal 100 orang, sesuai kapasitas yang tersedia. Data calon siswa diperoleh dari Dinas Sosial, dengan klasifikasi khusus bagi anak-anak usia setara SMP dan SMA yang berasal dari keluarga miskin ekstrem.

“Yang mendata bukan Dinas Pendidikan, melainkan Dinas Sosial. Jadi kriterianya memang sangat spesifik. Mereka yang masuk dalam data kemiskinan ekstrem dan tidak sekolah, itulah yang akan difasilitasi,” jelasnya.

Legislator Partai Golkar ini menilai, pendekatan yang dilakukan lewat program ini tidak hanya soal pendidikan, tetapi menyentuh akar persoalan kemiskinan. 

“Pendidikan adalah kunci keluar dari kemiskinan. Ini sangat menyentuh masyarakat,” ujarnya.

Diketahui Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus menunjukkan keseriusannya dalam memperjuangkan akses pendidikan yang merata.

Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Palaran tidak hanya menjadi simbol komitmen terhadap pendidikan tapi juga solusi nyata bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap mendapat hak belajar yang layak.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengatakan Pemkot Samarinda tidak hanya menyediakan lahan untuk pembangunan sekolah tersebut tetapi juga menyiapkan siswanya

“Kami tidak hanya menyiapkan lahan, tapi juga sudah menyiapkan siswanya. Ini bukan janji tapi langkah konkret," kata Andi Harun.

Ia mengatakan keseriusan ini dibuktikan lewat kerja sama Pemkot dengan SMA Melati untuk menampung 100 siswa calon angkatan pertama Sekolah Rakyat.

Meski bangunan fisik sekolah belum berdiri proses belajar tetap berjalan, dibiayai penuh oleh Pemkot. Sementara pembangunan sekolah nantinya akan dibiayai oleh kementerian terkait.

“Data siswa sudah terverifikasi melalui Dinas Sosial dan Disdikbud bahkan sudah masuk dalam sistem pusat. Ini menunjukkan bahwa kita tidak main-main, semua berbasis data dan fakta,” jelasnya.

Samarinda menjadi salah satu dari 53 daerah yang mengikuti proses verifikasi dan validasi untuk pendirian Sekolah Rakyat dan hasilnya, kota ini dinyatakan sebagai salah satu daerah paling siap.

(ADV)