POLITIKAL.ID - Pemerintah berencana menghapus tenaga honorer pada akhir 2024 mendatang.

Dengan adanya permasalahan tersebut, DPRD Samarinda mendorong para tenaga honorer diangkat menjadi  Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal ini diungkapkan Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar.

Menurut Deni, masing-masing daerah masih punya waktu untuk menata dan mengelola agar para honorer tersebut bisa mengikuti seleksi PPPK.

”Mudah-mudahan tenaga honorer bisa diangkat langsung menjadi PPPK, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan,” harapnya.

Ia juga berharap Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan dan Kementrian Dalam Negeri, bisa bersinergi melakukan upaya khusus agar tenaga honorer di sektor kesehatan dan pendidikan bisa diprioritaskan diangkat menjadi PPPK.

“Karena ini menyangkut nasib hidup orang banyak, kalau pada prinsipnya kami ingin semua honorer diangkat menjadi PPPK, tapi kembali lagi kepada anggaran kita mencukupi atau tidak untuk memberikan gaji kepada mereka, jangan sampai disatu sisi ingin mengangkat tapi kita keterbatasan dana,” ungkapnya.

(Advertorial)