POLITIKAL.ID – Rentetan insiden penabrakan Jembatan Mahakam Hulu (Mahulu) memaksa PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 4 Samarinda melakukan pembenahan serius terhadap sistem pengawasan pelayaran di Sungai Mahakam. Dua kejadian tabrakan dalam waktu berdekatan, masing-masing pada 23 Desember 2025 dan 4 Januari 2026, menjadi titik balik evaluasi menyeluruh atas kepanduan kapal di jalur sungai vital Kalimantan Timur tersebut.
Sebagai operator pemanduan, Pelindo menilai insiden tersebut bukan sekadar kecelakaan teknis, melainkan sinyal kuat adanya celah pengawasan yang harus segera mereka tutup.
Karena itu, Pelindo memastikan pengawasan dan pemanduan kapal akan optimal agar dapat beroperasi penuh selama 24 jam.
Pelindo Tegaskan Pengawasan Tidak Boleh Terbatas Jam Operasional
General Manager Pelindo Regional 4 Samarinda, Capt. Suparman, menegaskan bahwa pembatasan jam operasional pemanduan menjadi salah satu faktor risiko dalam pengelolaan lalu lintas kapal di Sungai Mahakam.
“Kepanduan tidak boleh hanya berjalan pada jam tertentu. Pengawasan harus tetap aktif meskipun tidak ada jadwal resmi pengeluaran kapal di bawah jembatan,” kata Suparman, Kamis (8/1/2026).
Ia menyebutkan bahwa selama ini Pelindo telah menjalankan fungsi pengawasan, namun intensitas dan cakupannya masih perlu adanya peningkatan agar tidak ada lagi aktivitas pelayaran yang luput dari pantauan.
Dugaan Pengolongan Kapal di Luar Jam Pandu
Pelindo mencatat dugaan bahwa dua insiden penabrakan Jembatan Mahulu terjadi akibat kapal melakukan pengolongan di luar jam pemanduan resmi. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya pelaku usaha pelayaran yang tidak sepenuhnya mematuhi prosedur keselamatan.
“Kalau pengawasan longgar, potensi pelanggaran semakin besar. Itu yang sedang kami evaluasi dan perbaiki,” ujar Suparman.
Ia menekankan bahwa setiap kapal yang melintas di bawah jembatan wajib mengikuti aturan pemanduan demi keselamatan pelayaran dan perlindungan infrastruktur.
Peningakatan Teknologi untuk Pengawasan Real Time
Sebagai bagian dari langkah pembenahan, Pelindo akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi pemantauan. Sistem radio komunikasi, perangkat navigasi, serta sarana pemantauan lainnya akan terintegrasi untuk memastikan setiap pergerakan kapal dapat terdeteksi secara real time.
“Kami ingin memastikan tidak ada lagi pergerakan kapal yang tidak terpantau. Semua harus terdata dan terawasi,” tegas Suparman.
Pelindo menilai pemanfaatan teknologi menjadi faktor penting untuk mendukung pengawasan 24 jam, terutama pada jam-jam rawan yang selama ini luput dari pengawasan optimal.
Sinergi Pelindo dan Perusda
Dalam menjalankan sistem pemanduan, Pelindo juga menegaskan bahwa kerja sama dengan Perusahaan Daerah (Perusda) PT Melati Bhakti Satya (MBS) tetap menjadi bagian penting. Kerja sama tersebut mencakup penyediaan kapal tunda, sarana pemanduan, serta pemasangan kamera pengawas (CCTV) di sekitar jembatan.
“Kerja sama dengan Perusda sudah berjalan dan akan terus kami perkuat. Semua fasilitas itu mendukung sistem pemanduan yang lebih aman,” jelas Suparman.
Ia menambahkan bahwa CCTV yang terpasang di sekitar jembatan menjadi alat bantu penting dalam pengawasan visual lalu lintas kapal.
Skema Asuransi Lindungi Infrastruktur Strategis
Pelindo juga memastikan bahwa jembatan-jembatan di wilayah kerja tersebut telah mendapat perlindungan melalui skema asuransi. Dalam perjanjian kerja sama, Pelindo bertindak sebagai pihak pembiaya, sementara Perusda menjalankan fungsi operasional, termasuk pengelolaan asuransi.
“Skemanya sudah jelas. Pelindo membiayai, Perusda yang melaksanakan. Itu termasuk perlindungan asuransi jembatan,” ujar Suparman.
Menurutnya, perlindungan asuransi menjadi bagian dari mitigasi risiko terhadap infrastruktur strategis yang berada di jalur pelayaran padat.
Pemprov Kaltim Tekankan Keselamatan di Atas Kepentingan Ekonomi
Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa insiden berulang di Jembatan Mahakam Hulu tidak boleh ada toleransi. Ia meminta seluruh pihak, baik operator maupun regulator, menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama.
“Jalur Sungai Mahakam memang vital bagi ekonomi daerah, tetapi keselamatan tidak boleh dikorbankan. Aturan harus ditegakkan,” tegas Rudy.
Ia menekankan bahwa tidak ada alasan ekonomi yang dapat membenarkan pelanggaran prosedur pemanduan kapal.
Dorong Penegakan Aturan dan Sanksi Tegas dari Pelindo
Rudy Mas’ud juga meminta agar evaluasi Pelindo tidak berhenti pada komitmen semata. Ia mendorong penerapan sistem pengawasan permanen dengan penegakan aturan yang konsisten.
“Kalau ada pelanggaran, harus ada sanksi. Ini penting untuk memberikan efek jera,” ujarnya.
Pemprov Kaltim, lanjut Rudy, akan terus memantau perkembangan langkah pembenahan yang dilakukan Pelindo dan instansi terkait agar tidak terjadi lagi insiden serupa.
Dengan penguatan pengawasan, optimalisasi pemanduan 24 jam, serta sinergi lintas instansi, Pelindo dan Pemprov Kaltim berharap insiden penabrakan Jembatan Mahakam Hulu tidak kembali terulang. Keselamatan pelayaran dan perlindungan aset strategis daerah ditegaskan sebagai komitmen bersama yang tidak bisa ditawar.
