Umum

Gelar Pendidikan Politik, PRD Kaltim Soroti Pilkada Serentak di 9 Kabupaten dan Kota

Ketua DPW PRD Udin Rizky (empat dari kanan) saat pendidikan politik di Samarinda Kalimantan Timur, Sabtu (29/2/2020).

POLITIKAL.ID, SAMARINDA – DPW Partai Rakyat Demokratik (PRD) Kaltim menggelar pendidikan politik bagi para kader di Hotel Grand Jamrud 1 Kota Samarinda selama dua hari sejak, Jumat 28-29 Februari 2020.

PRD Kaltim mengusung tema bangun militansi perjuangan dengan semangat menangkan Pancasila.

Ketua DPW PRD Kaltim, Udin Rizky mengatakan PRD punya sejarah menumbangkan rejim orde baru akan terus berkiprah walaupun belum pernah kembali ikut pemilu paska tahun 1999.

Ada empat materi yang diberikan pada pendidikan politik ini diantaranya sejarah PRD sejak deklarasi tahun 1996 hingga kini, Platform perjuangan PRD, sejarah Pancasila dan pidato Soekarno 1 Juni.

“Pendidikan politik ini menghadirkan pemateri dari pengurus nasional,” ungkap Udin kepada Politikal.Id di Samarinda, Sabtu (29/2/2020).

Selain itu, lanjut Udin disela-sela pendidikan politik, PRD Kaltim juga mendiskusikan situasi kekinian geopolitik Kaltim termasuk Pilkada serentak 9 kabupaten dan kota yang akan diselenggarakan di provinsi Kaltim.

PRD Kaltim memandang perlu ada intervensi program kerakyatan pada pilkada serentak tersebut, ini guna isu-isu seperti kesehatan (BPJS), penguataan pendidikan SDM, lapangan kerja, penangan banjir, lubang tambang, dan lainnya menjadi prioritas kerja dari paslon yang akan berkontestasi.

“Karena itu bagi anggota dan kader baru yang telah terlibat pendidikan politik selalu bersetia terhadap perjuangan rakyat dengan melibatkan diri dalam advokasi kasus-kasus yang meminggirkan kaum papah,” pesan Udin.

Lebih jauh, Udin mengajak kader PRD Kaltim menggali isu strategis yg menjadi keresahan rakyat tiap teritori kabupaten dan kota.

PRD Kaltim mengajak seluruh komponen masyarakat terlibat aktif mensukseskan Pilkada serentak 2020 hingga bisa berjalan aman, damai sejuk, menuji Indonesia rukun, Indonesia satu, dan Indonesia maju.

“Dan itu bisa terwujud jika kandidat paslon bersaing secara sehat, taat konstitusi (hukum) adanya adu gagasan kerakyatan di kedepankan, partisipasi politik rakyat juga dikawal, dan penyelenggara pilkada serentak bertindak profesional sehingga netralitas terjaga,” tutup Udin. (Tim redaksi).

Show More

Related Articles

Back to top button