POLITIKAL.ID – Tekanan fiskal yang membayangi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mendorong Pemerintah Kota Samarinda mengambil langkah efisiensi ketat. Salah satu kebijakan paling signifikan adalah memangkas belanja seremonial hingga 80 persen dan menekan pengeluaran birokrasi yang tidak produktif.
Wali Kota Samarinda Andi Harun menyatakan, pengambilan kebijakan agar anggaran daerah tidak habis untuk kegiatan simbolik, tetapi benar-benar arahnya ke pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Anggaran Perjalanan Dinas Disatukan dan Dibatasi
Andi Harun menjelaskan, efisiensi mulai dari belanja perjalanan dinas seluruh perangkat daerah. Anggaran yang sebelumnya tersebar dan membengkak kini menjadi satu dan pembatasan secara ketat.
“Tahun-tahun sebelumnya itu mungkin sekretariat kota saja itu Rp10 miliaran. Belum lagi perangkat daerah yang lain. Nah, ini sudah seluruh mulai dari balai kota sampai seluruh perangkat daerah totalnya cuma Rp7 miliar,” ujarnya.
Belanja Makan Minum Seremonial Dipangkas Tajam
Selain perjalanan dinas, belanja makan dan minum untuk kegiatan seremonial juga menjadi sasaran utama pemangkasan. Anggaran konsumsi yang sebelumnya mencapai puluhan miliar rupiah kini terjadi pemangkasan secara drastis.
“Yang tahun lalu lebih dari Rp90 miliar satu pemerintah kota, mungkin sekarang tersisa hanya 20%. Itu pun penggunaannya nanti juga selektif. Jadi sudah berkurang 80 persenan, 20 persen yang masih tersisa pun selektif,” kata Andi Harun.
Ia menegaskan, rapat internal pemerintahan tidak lagi beserta jamuan secara otomatis. Konsumsi hanya tersedia jika kegiatan melibatkan pihak eksternal.
Kegiatan Pemerintah Tak Lagi Digelar di Hotel
Kebijakan efisiensi juga berdampak pada lokasi kegiatan pemerintahan. Pemkot Samarinda memutuskan tidak lagi menggelar acara di hotel, meskipun anggaran tersedia.
Andi Harun menilai, penggunaan hotel untuk kegiatan pemerintahan tidak lagi relevan di tengah keterbatasan fiskal.
“Kalaupun ada duitnya, kita tidak jadi belanja seremonial, tapi kita alihkan untuk belanja pelayanan publik,” ucapnya.
Dana hasil penghematan tersebut diarahkan ke sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
APBD Menurun, Prioritas Anggaran Diperketat
Andi Harun mengakui, APBD 2026 tidak berada pada kondisi ideal. Penurunan APBD Provinsi Kalimantan Timur turut mempengaruhi kemampuan fiskal daerah.
Ia menyebutkan, APBD Kaltim turun dari Rp21,35 triliun menjadi Rp15,15 triliun. Kondisi itu membuat pemerintah daerah harus semakin selektif dalam menentukan prioritas belanja.
(Redaksi)
