POLITIKAL.ID — Ketua Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP) Samarinda, Syaparudin, menegaskan bahwa Program Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) tahun depan harus dijalankan dengan perencanaan yang lebih matang.
Menurutnya, program ini tidak boleh sekadar formalitas, melainkan benar-benar berpihak pada kebutuhan riil masyarakat di tingkat Rukun Tetangga (RT).
Saat ini TWAP Samarinda telah memulai rangkaian evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan Probebaya.
Evaluasi ini dilakukan bersama perangkat kecamatan, kelurahan, dan tim pendamping Probebaya, dengan tujuan untuk mengidentifikasi kelemahan serta memperbaiki pola kerja agar lebih efektif.
Ia menjelaskan evaluasi Probebaya sudah menjadi agenda rutin TWAP setiap tahunnya.
“Seperti biasanya, setiap tahun tim pengendali Probebaya melakukan evaluasi,” kata Syaparudin, Kamis (11/12/2025).
Konsolidasi Menyeluruh
Namun untuk tahun 2026, pihaknya akan mengambil langkah ekstra melakukan konsolidasi menyeluruh dengan pemerintah kecamatan, kelurahan, dan seluruh kelompok masyarakat (Pokmas) agar pelaksanaan Probebaya tetap berkomitmen pada pembangunan dari warga, oleh warga, dan untuk warga.
“Untuk pelaksanaan tahun depan, tim pengendali akan melakukan konsolidasi dengan seluruh pemerintah hingga lurah melalui kecamatan,” ujarnya.
Konsolidasi ini, jelasnya, juga bertujuan memastikan bahwa implementasi Probebaya di 2026 tetap selaras dengan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2025, yang menjadi payung teknis program tersebut.
Salah satu poin yang sangat ditekankan TWAP adalah tahapan rembuk warga, proses yang seharusnya menjadi jantung Probebaya. Di tahap inilah kebutuhan dan aspirasi lingkungan RT dirumuskan untuk kemudian menjadi dasar anggaran dan kegiatan Pokmas.
Namun pengalaman empat tahun terakhir menunjukkan bahwa tidak semua rembuk warga berjalan dengan baik.
Ada yang dilakukan sekadarnya, ada yang tidak melibatkan tokoh warga, bahkan ada yang merumuskan program tanpa melihat kenyataan lingkungan.
“Rembuk warga harus benar-benar melibatkan masyarakat RT sebagai lokus Probebaya,” ujarnya.
Ia bahkan memberi peringatan keras, jangan sampai perencanaan Probebaya tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.
Misalnya, jalan lingkungan yang berlubang dan rawan kecelakaan seharusnya menjadi prioritas usulan infrastruktur. Begitu pula dengan drainase yang tersumbat atau tidak berfungsi. Semuanya harus dilihat, dipotret, dan dijadikan dasar penyusunan anggaran.
Dua Pilar Probebaya
Probebaya memiliki dua pilar besar yaitu Infrastruktur skala kecil dan Program pemberdayaan masyarakat
Untuk pilar pertama, Pokmas didorong menajamkan analisis kebutuhan infrastruktur.
Tidak boleh ada proyek fisik yang dibuat hanya karena kebiasaan atau sekadar menghabiskan anggaran. Harus ada urgensi dan manfaat langsung bagi warga.
Untuk pilar kedua, Syaparudin menekankan perlunya pendataan terukur tentang warga miskin, pemuda menganggur, dan kelompok rentan lain.
“Semua itu harus di-list dan diatur. Intinya pemberdayaan harus jalan,” kata Syaparudin.
Ia menegaskan, pemberdayaan menjadi pilar yang menentukan daya tahan sosial dan ekonomi sebuah RT.
Selain perencanaan, TWAP juga menyoroti aspek pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Pendamping Probebaya harus benar-benar menjalankan fungsi pengawasan, bukan hanya hadir seremonial.
Dengan dana yang semakin besar, TWAP ingin memastikan kegiatan tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga benar-benar bermanfaat.
“Kalau perencanaan mantap, pelaksanaan diawasi pendamping, maka kami yakin Probebaya bisa on the track sesuai Perwali Nomor 1 Tahun 2025,” ujar Syaparudin.
Ia menegaskan bahwa Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menginginkan Probebaya memberikan dampak sosial nyata.
Gotong Royong sebagai Elemen Kunci
Salah satu komponen unik Probebaya adalah kewajiban pelaksanaan gotong royong dua kali dalam sebulan, dengan anggaran Rp250 ribu per kegiatan untuk kebutuhan konsumsi dan operasional ringan.
Meski terlihat sederhana, menurut TWAP, elemen ini justru paling penting dalam membangun kembali solidaritas warga.
“Kalau dilaksanakan dengan baik, gotong royong membangkitkan kolektivitas masyarakat,” ujar Syaparudin.
Ia menyebut gotong royong berperan menjaga kebersihan, keamanan, hingga kekompakan warga, terutama di kawasan padat penduduk yang membutuhkan koordinasi sosial yang kuat.
Memasuki tahun keempat, Syaparudin menyebut bahwa tantangan pelaksanaan Probebaya sebenarnya sudah jauh berkurang. Semua pihak sudah memahami alur dan aturan.
“Mereka sudah terbiasa. Yang kita butuhkan konsistensi melaksanakan Probebaya sesuai amanah perwali,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya membangun semangat kolektif antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun Samarinda bersama-sama.
“Membangun Samarinda tidak hanya oleh wali kota dan aparatur, tetapi juga masyarakat melalui Probebaya,” katanya.
Probebaya adalah salah satu program yang menjadikan Samarinda sebagai model pembangunan partisipatif di Indonesia.
“Probebaya direncanakan masyarakat melalui Pokmas, dilaksanakan masyarakat, dan dipertanggungjawabkan masyarakat,” pungkasnya.
(*)
