POLITIKAL.ID - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sepakat ambang batas pencalonan presiden alias presidential threshold (PT) diturunkan dari 20 persen menjadi 0 persen agar menekan perilaku korupsi. Menurutnya, angka ambang batas 20 persen saat ini telah membuat biaya politik menjadi mahal. Menaggapi hal tersbut, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu mengatakan pernyataan Firli Bahuri telah mengeluarkan pernyataan yang 'offside' alias keluar jalur dengan mengomentari soal presidential threshold alias ambang batas pencalonan presiden. "Kalau bicara presidential threshold itu, Ketua KPK maaf maaf, offside menurut saya pernyataannya," kata Masinton kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (15/12) dikutip dari cnnindonesia.com Masinton menyatakan seharusnya Firli tak mengomentari soal presidential threshold kerana itu merupakan produk politik yang sudah diatur lewat undang-undang. "presidential threshold itu produk politik dan itu diatur dalam UU Pemilu," Pungkas Masinton. Lebih lanjut Masinton mengatakan Firli masih relevan bila mengomentari soal biaya politik yang tinggi dari penyelenggaraan pilkada, pileg, atau pilpres yang berimplikasi pada perilaku korupsi. (*)