POLITIKAL.ID - Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR, Teuku Riefky Harsya meminta pemerintah menanggung biaya pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), anak buah kapal (ABK) dan Jamaah Tabligh Indonesia yang tidak mampu pulang ke Tanah Air.

Hal tersebut dikatakan Harsya menyikapi penjelasan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Lestari Priansari Marsudi dalam rapat kerja Komisi I DPR secara virtual, Selasa, 7 April 2020 tentang upaya Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dalam penanganan tiga kluster besar warga negara Indonesia (WNI) terdampak COVID-19 di luar negeri yaitu, WNI di Malaysia, ABK dan Jamaah Tabligh.

“Pemerintah perlu menyediakan dana kontijensi untuk evakuasi pemulangan TKI, ABK dan Jamaah Tabligh yang tidak mampu," ujar Teuku Riefky Harsya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/4/2020).

Sebab, saat ini dapat dipastikan keuangan TKI, ABK dan Jamaah Tabligh itu sudah menipis.

"Entah berapa lama mereka bisa bertahan. Kami minta Pemerintah mengantisipasi hal ini segera,” ujarnya.

Disisi lain Teuku Riefky yang juga sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR ini juga memberikan apreasiasinya atas upaya yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terhadap pendampingan, bantuan shelter darurat, sembako dan obat-obatan yang diberikan melalui KBRI diberbagai negara. Sekadar diketahui, hingga 6 April Kemlu mencatat hanya 44.650 orang yang telah kembali dari sekitar 1,2 juta WNI di Malaysia.

Sedangkan, dari 16.863 ABK yang bekerja di 116 kapal hanya 4.496 orang yang kembali. Sementara dari 907 Jamaah Tabligh yang tersebar di 8 Negara (mayoritas di India) hanya 10 orang yang telah kembali ke Indonesia. (*)

Artikel ini telah tayang di sindonews.com dengan judul "Dampak Corona, Pemerintah Diminta Pulangkan TKI, ABK dan Jamaah Tabligh"