POLIKAL.ID - Anggota Fraksi PDIP yang membentuk Dewan Kolonel untuk memperjaungkan Ketua DPR Puan Maharani menjadi calon presiden 2024. Hal tersebut lantas mendapatkan kiritikan dari Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus. Lucius menilai apa yang dilakukan para anggota dewan PDIP itu berpotensi akan menimbulakan penyimpangan secara etis. Ia mengatakan posisi mereka sebagai wakil rakyat seharusnya mengurusi dan bertanggung jawab luas pada persoalan rakyat dan bangsa. "Tak ada soal tentu jika anggota DPR mengerjakan tugas partai termasuk mempersiapkan Pemilu 2024. Akan tetapi kerja-kerja politik partai itu seharusnya dilakukan di luar parlemen supaya tidak mengganggu kerja sebagai anggota DPR," kata Lucius dilansir dari CCNIndonesia pada Kamis (22/9). "Apalagi jika kerja politik parpol itu dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas maupun waktu kerja serta tempat kerja di DPR. Saya membayangkan potensi penyimpangan etis yang bisa terjadi," lanjutnya. Lucius yakin kerja-kerja politik Dewan Kolonel oleh beberapa anggota Fraksi PDIP hanya untuk kepentingan seorang kader parpol yang sekaligus Ketua DPR. Hal itu lanjut dia mengatakan hal tersebut bisa menyebabkan konflik kepentingan dari tugas mereka sebagai wakil rakyat. "Dengan begitu maka relasi menjadi tidak profesional lagi. Relasi yang tidak profesional ini bisa memicu konflik kepentingan dan banyak penyimpangan lain dari tugas mereka sebagai wakil rakyat," pungkasnya. Lucius juga khawatir kinerja anggota DPR Fraksi PDIP nantinya akan terganggu oleh urusan kerja politik parpol. Kekhawatiran lain adalah munculnya konflik kepentingan antara tugas tim pemenangan dan tugas wakil rakyat yang sepatutnya mengurus semua rakyat Indonesia. "Padahal DPR sendiri punya beban kerja yang sangat banyak terkait dengan target prioritas mereka di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Nah tugas-tugas itu tak bisa dicapai jika fokus kerja anggota DPR juga tercurah pada urusan kepentingan parpol seperti pemenangan pemilu," kata Lucius. Sebagai informasi, Dewan Kolonel digagas oleh para anggota Fraksi PDIP di DPR. Dewan Kolonel ini punya tugas meningkatkan citra dan elektabilitas Puan Maharani jelang Pilpres 2024. (*)