POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Gabungan mahasiswa Samarinda yang terhimpun dalam GMPP-KT berdemo di depan pintu pagar kantor DPRD kaltim, Jumat (18/8/2020).

GMPP-KT menyoroti sekaligus melaporkan secara resmi kepada lembaga legislatif tertinggi di kalimantan timur DPRD Kaltim terkait carut marutnya pembangunan bandara APT Pranoto beberapa tahun lalu.

Berdasarkan temuan LHP BPK Kaltim tahun 2015, dijelaskan bahwa pada tahun 2012 PT A T selaku kontraktor atau penyedia jasa tidak mampu mengerjakan proyek paket III pekerjaan bangunan penunjang tepat waktu sehingga progres fisik pembangunan tidak mencapai 100%.

"Sampai pada tahun 2014 dan hanya mencapai 89 persen saja, tidak sampai 100 persen," ujar Korlap aksi Adhar.

Disebutnya lagi, permasalahan yang lebih buruk terjadi yakni, runtuhnya hanggar BSB pada hari rabu tanggal 25 desember 2013 antara pukul 02.30 - 03.00 wita(dini hari/subuh).

"Hal itu menjadi dasar kecurigaan kami bahwa dugaan material bangunan tidak sesuai spesifikasi sehingga mutu bangunan asal-asalan dan akibatnya, hanggar BSB runtuh," imbuhnya.

Pada saat itu kontraktor berjanji akan bertanggung jawab dan memperbaiki sampai dengan tanggal 22 januari 2104.

Namun hingga saat ini belum ada tanda dimulainya pembangunan kembali konstruksi rangka baja untuk bangunan hanggar tersebut sehingga seharusnya kontraktor dikenakan denda sebesar Rp 409 juta.

Lanjut kata dia, perkembangan lebih lanjut pada tanggal 21 februari 2015 pekerjaan hanggar telah selesai, namun seharusnya denda menjadi sebesar Rp 818 juta.

Dengan begitu dirinya meminta kepada DPRD kaltim agar menindaklanjuti laporan resmi bahwa ada pihak-pihak yang harus bertanggung jawab yakni, Kepala dinas perhubungan saat itu, KPA,PPTK,konsultan manajemen, serta kontraktor atau penyedia jasa.

"Kami meminta dan mendesak DPRD kaltim melalui fungsi pengawasannya, terutama terhadap kemajuan pembangunan di kaltim. Bahwa hari ini ada catatan buruk dan bobroknya pembangunan bsb yang tertuang dalam LHP BPK kaltim 2015 pada pembangunan proyek bsb paket III yang didalamnya terdapat runtuhnya hanggar bsb tahun 2013 senilai Rp 9,3 miliar," bebernya.

Lanjut dia."Mendesak DPRD kaltim menelaah,menginvestigasi temuan pada LHP BPK tahun 2015 proyek BSB Paket III tahun 2012-2013 dan segera membentuk pansus," sambungnya. (Redaksi Politikal - 001 )