POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Karakter kepemimpinan Wali Kota Samarinda Andi Harun yang tenang sekaligus tegas dalam menghadapi persoalan yang muncul terlebih dalam penanganan aset pemkot berjalan mulus. Sebagaimana diketahui, saat ini progres pengamanan aset Pemkot Samarinda sesuai apa yang diharapkan. Sebanyak 25 aset diselamatkan dan tersisa 50an baik tanah dan gedung. Kendati begitu, dalam perjalanannya protes muncul salah satunya dari partai Golkar Samarinda yang tidak menerima gedung sejak tahun 1987 mereka tempati itu, akan dijadikan kantor pemberdayaan perempuan dan anak. Andi Harun yang menganggap sudah sesuai koridor hukum itu tetap bereaksi tenang dan tidak reatif menyikapi sikap petinggi partai Golkar Samarinda. Saat ini, peremajaan aset daerah yang dilakukan Pemkot Samarinda di eks gedung DPD II Golkar, Jalan Dahlia, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Ulu. Pengecatan hingga dilepaskannya lambang partai politik di eks gedung DPD II Golkar itu adalah upaya upaya pemkot dalam rangka menyediakan fasilitas publik untuk rakyat. Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan keputusannya final untuk mengambil alih asetnya. "Karena kepemilikan sudah final. tanda kepemilikan sah itu ada di sertifikat. Sesuai aturan hukum di Indonesia, sertifikat yang dimiliki pemkot adalah hak alas utama kepemilikan," bebernya. Selain kepemilikan sertifikat, Andi Harun juga menyebut, Pemkot Samarinda memilik dokumen permohonan pinjam pakai gedung eks DPD II Golkar pada wali kota sebelum dirinya menjabat, dari partai berlambang pohon beringin tersebut. "Pemkot punya dokumen permohonan pinjam pakai dari mereka. Permohonan pinjam pakai yang diajukan berkali-kali," imbuhnya. Sebelum dilakukan peremajaan gedung, Andi Harun menjelaskan pemkot mempersilahkan para pengurus partai lebih dulu menginventarisasi aset mereka, seperti perabotan dan lain - lain milik mereka. Akan tetapi hal tersebut urung dilakukan dan pihak Golkar justru melayangkan surat yang berisi pernyataan tidak relevan. Karena aksi 'geruduk' anggota partai Golkar Samarinda di gedung tersebut dan mengatakan pemkot mengacak - acak perabotannya. Andi Harun tetap mengajak Kuasa Hukum Internal Golkar, La Sila dan Ketua DPD II Golkar Samarinda, Hendra untuk berdialog di kantornya paling lama hari Senin besok lusa. "Halo, ini wali kota, kita ketemu di kantor ya. Jangan bilang saya mengacak - acak lah, enggak bener itu," kata Andi Harun saat berkomunikasi dengan La Sila Kamis malam (31/3/2022). "Kita ngobrol sambil seruput secangkir kopi lah ya," sambung Andi Harun. Komunikasi yang hangat dari wali kota itu membuat La Sila yang terkejut lantaran tidak menyangka pada malam hari itu ia mendapat telepon dari orang nomor satu di Pemkot Samarinda. Ia pun menyambut tawaran wali kota tersebut dengan baik. "Siap bos terima kasih. Saya cuman mediasi kedua belah pihak saja," jawab La Sila dengan halus. (*)