POLITIKAL.ID, SAMARINDA- Dalam memenuhi pelayanan publik Pemkot Samarinda berupaya maksimal memberikan kemudahan kepada masyarakat. Karena itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun secara langsung meresmikan gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) baru yang berlokasi di jalan Pahlawan, Samarinda Kota. Andi Harun mengatakan kehadiran gedung MPP diharapkan dapat memperpendek jalur birokrasi, mempermudah perizinan dan mengefektifkan layanan publik. “Hampir tidak ada tatap muka, karena semua melalui proses online. Begitu semua persyaratan dipenuhi dan tinggal diupload, lalu diverifikasi sistem. Jika memenuhi syarat maka akan diizinkan,” ucap Andi Harun kepada awak media, Senin (24/1/22). AH sapaan akrab Andi Harun melanjutkan, sistem yang diciptakan pemerintah nasional agar memungkinkan pelaksanaan percepatan pelayanan dibidang perizinan, mempermudah izin berusaha, serta memperkecil kemungkinan terjadinya hubungan transaksional. “Kita berharap tidak ada lagi pungli karena situasi sekarang sudah berubah. Saya mendorong kita semua harus hati - hati. Dan betul-betul melaksanakan kegiatan pemerintahan termasuk dibidang pelayanan perizinan secara baik, benar dan bersih,” ungkapnya. Lebih lanjut Andi Harun menambahkan. “Kita berharap masyarakat agar beradaptasi dengan sistem perizinan online agar masyarakat terhindar dari biaya perizinan yang tinggi. Ini adalah fasilitas untuk masyarakat untuk dinikmati dan digunakan dengan sebaik-baiknya,” sambungnya. Selain ketiga hal tersebut, AH mewakili pemerintah kota Samarinda, gedung baru MPP ini dapat meningkatan pendapatan dengan semua proses layanan publik yang serba cepat, juga yang tidak terlalu birokratis serta memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan. Saat disinggung kondisi gedung baru MPP tersebut, AH mengungkapkan bahwa masih ada beberapa yang perlu pembenahan. Namun demikian, pihaknya akan mengupayakan pembenahan segera mungkin. “Saya lihat lift masih tersedia 1, kemudian toilet. Kita akan secara bertahap membenahi. Tadi saya saja menunggu lift cukup lama” ujarnya. “Insyaalah kalau tidak sempat tahun ini, memakai anggaran perubahan, atau aggaran murni 2023. karena itu bagian fasilitas mempermudah pelayanan perizinan,” sambung dia lagi. Perlu diketahui MPP memiliki 163 layanan yang tersedia. Diantaranya yakni, 16 organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Samarinda dengan 122 layanan, 1 lembaga non struktural dengan 1 layanan, 5 kementerian dan lembaga dengan 22 layanan. 5 BUMN dengan 13 layanan, 2 BUMD dengan 4 layanan. Serta 1 OPD Pemprov Kaltim dengan 1 layanan. (*)