POLITIKAL.ID - Komisi VI DPR mengakui kelangkaan dan mahalnya harga masker dan hand sanitizer terjadi lantaran adanya demand yang tinggi akibat kepanikan masyarakat. Untuk itu, pemerintah harus menertibkan itu lewat tangannya di BUMN dalam hal ini Kimia Farma.

“Kalau di Jakarta tidak ada tentu ini harus menjadi perhatian pemerintah, pemerintah lewat Kementerian BUMN harus menginstruksikan kepada Kimia Farma untuk memastikan apotek-apotek Kimia Farma menjual masker dan sanitizer,” kata anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade kapada SINDOnews, Sabtu (7/3/2020).

Untuk menghindari pembelian massal, Andre menyarankan agar apotek-apotek Kimia Farma di Jabodetabek ini melakukan pembatasan pembelian sebagaimana yang dilakukan di apotek Kimia Farma di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) yang baru saja dirinya lakukan sidak (inspeksi mendadak).

“Saran saya untuk menghindari pembelian massal menurut saya seperti di Padang saja, dibatasi satu orang dua pieces masker dan satu hand sanitizer sehingga, tidak ada orang yang menimbun,” usulnya.

Soal harga yang melambung sangat tinggi, anggota Badan Komunikasi (Bakom) DPP Partai Gerindra ini mendesak pemerintah untuk bisa menertibkan kenaikan harga ini lewat tangan BUMN. Jika di apotek BUMN tersedia cukup banyak, dengan harga terjangkau dan pembelian yang dibatasi. Maka harga akan mengikuti dengan sendirinya.

“Kalau di Padang bisa kenapa di Jabodetabek tidak bisa,” tambah Andre. (*)

Artikel ini telah tayang di sindonews.com dengan judul "Gerindra: Pemerintah Harus Tertibkan Harga Masker dan Sanitizer"