POLITKAL.ID - Pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh memihak dan kampanye, disambut gembira oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Meskipun pernyataan Jokowi itu menuai kontroversi, PSI justru menyambutnya dengan antusias dalam kampanye Pemilu 2024.

Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep mengaku siap merayu sang ayah, Presiden Jokowi agar berkampanye untuk partai berlambang mawar itu.

"Kalau kami berharap pasti ya pingin mengajak Pak Presiden untuk kampanye buat PSI," kata Kaesang di Bandung, Jawa Barat, Jumat (26/1/2024).

Tetapi, Kaesang tidak berjanji Jokowi mau turun gunung untuk memenangkan PSI.

Pasalnya, Jokowi memiliki agenda yang padat sebagai kepala negara.

"Tapi ya balik lagi beliau sibuk, kita harus memaklumi lah," ujar adik Gibran Rakabuming Raka ini.

Kaesang juga mengaku tak mengetahui Jokowi akan mau turun kampanye atau tidak.

Menurut Kaesang, ia juga jarang bertemu dan berkomunikasi dengan ayahnya.

"Itu kurang tahu. Saya aja jarang telfonan, jarang ketemu juga. Jadi belum tau juga," ucap anak bungsu Presiden Jokowi ini.

Meski sulit membujuk Jokowi, Kaesang siap mengundangnya untuk ikut kampanye.

Apalagi Kaesang meyakini hati Jokowi berada di PSI.

"Ya tapi kalau mengundang ya pasti. Kepingin banget. Itu harapan kami. Tapi ya balik lagi kami ikut Pak Presiden aja. Tapi hati dan jiwa raga Pak Jokowi ada di PSI," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan pejabat negara boleh memihak dan berkampanye mendukung salah satu pasangan calon tertentu di Pemilu 2024.

"Itu hak demokrasi setiap orang, setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, presiden boleh loh memihak!," kata Jokowi di Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Jika ada menteri atau Presiden akan melakukan kampanye, kata Jokowi, tidak boleh menggunakan fasilitas negara.

"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," ucap Jokowi.

Jokowi menjelaskan, menteri dan Presiden bukanlah sekedar pejabat publik, namun juga pejabat politik. Maka dari itu, memihak dan mendukung kandidat tertentu adalah dibolehkan.

"Masa gini ga boleh? gitu ga boleh ? Berpolitik ga boleh? Boleh! Menteri boleh! Itu saja. Yang mengatur itu tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata Jokowi.

(REDAKSI)