POLITIKAL.ID - Politikus NasDem, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) ramai diperbincangkan setelah namanya mendadak lolos ke Senayan, pada Pemilu 2024.

Semula, Viktor Laiskodat yang maju sebagai caleg DPR RI dari NasDem di dapil 2 Nusa Tenggara Timur (NTT), dinyatakan tak lolos ke Senayan.

Perolehan suara Viktor Laiskodat di dapil 2 NTT kalah dari caleg NasDem lainnya, yakni Ratu Wulla.

Berdasarkan rekapitulasi KPU, Ratu Wulla memperoleh 76.331 suara.

Menjadikannya sebagai caleg dengan perolehan suara terbanyak di antara enam caleg lain di Dapil 2 NTT, sekaligus mengalahkan Viktor Laiskodat.

Sedangkan mantan Gubernur NTT tersebut cuma mendapatkan 65.359 suara.

Belakangan, caleg bernama lengkap Ratu Ngadu Bonu Wulla itu dikabarkan mengundurkan diri meski suaranya terbanyak di NTT.

Penunduran diri Ratu Wulla dianggap penuh kejanggalan, sebab ia sama sekali belum berkomentar, tetapi muncul pernyataan liar yang menyebut dirinya mundur karena keinginan sendiri.

Buntut mundurnya Ratu Wulla, Viktor Laiskodat yang mengisi jatah untuk melenggang ke Senayan.

Apa yang sebenarnya terjadi di NTT?

Kabar ini mencuat setelah saksi dari Partai NasDem memberikan surat kepada anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI August Mellaz yang sedang memimpin Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Nasional Panel B.

Menurut saksi dari Partai NasDem itu, surat pengunduran diri Ratu Wulla merupakan tindaklanjut surat dari Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

"Saya ingin menyampaikan ada surat dari Ketua Umum Partai NasDem pada KPU dan juga nanti ditembuskan kepada Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) RI terkait dengan pengunduran diri calon anggota legislatif nomor urut 5 di NTT II," ujar saksi tersebut.

Saksi itu hanya mengatakan bahwa Ratu Wulla mengundurkan diri atas kehendak sendiri.

"Alasan pengunduran diri sesuai dengan kehendak yang bersangkutan dan di atas meterai. Dan untuk itu karena suratnya ke KPU RI, saya tidak berhak untuk membacakan, dan lampirannya juga ada di dalamnya. Dengan demikian perlu kami sampaikan dalam forum terbuka ini bahwa calon anggota legislatif Partai NasDem nomor urut 5 Dapil NTT II menyatakan mengundurkan diri," ungkap saksi.

Sementara itu, KPU menerima surat tersebut yang nantinya akan dipelajari terkait pengunduran diri Ratu Wulla.

"Baik, terima kasih untuk saksi dari Partai NasDem. Tentu, suratnya kami terima. Nanti kami akan pelajari sendiri," kata Komisioner KPU August Mellaz, Selasa, (12/3/2024).

Mellaz menegaskan tidak akan menyampaikan substansi dari surat pengunduran diri tersebut dalam forum rekapitulasi.

"Kami juga tidak akan sampaikan di forum ini substansinya apa karena yang pasti ini kan prosesnya memang rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk pemilu, baik Presiden-Wakil Presiden, DPR dan DPD untuk Provinsi NTT," ucapnya.

Ada Transaksi Politik?

Pengamat politik Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang Mikhael Raja Muda Bataona menduga mundurnya Ratu Wulla sebagai caleg DPR RI untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar.

Pasalnya, tidak mungkin seorang politikus rela kehilangan jabatan jika tidak ada sesuatu yang menguntungkan.

"Jadi, apabila dibuat semacam hipotesis akademik tentang pengunduran diri Ratu Wulla ini, maka jawaban paling masuk akal adalah pasti ia rela kehilangan untuk mendapat sesuatu yang lebih besar dari itu," ungkap Mikhael, Selasa (12/3/2024).

Menurut Mikhael, situasi ini merupakan suatu bargaining (tawar-menawar) politik yang menguntungkan bagi Ratu Wulla ataupun keluarga.

Jika bukan karena keuntungan itu, Ratu Wulla tentunya tidak akan mundur setelah lolos menjadi anggota DPR RI dari NTT dengan suara terbanyak di dapil 2.

"Jika tidak, tentu saja ia tidak akan mundur. Karena hal ini berkaitan dengan martabat, harga diri, dan habitus politisi, yaitu merebut kekuasaan lalu melipatgandakan kekuasaan itu. Bukan kehilangan," ungkap Mikhael.

Berdasarkan kejanggalan ini, Mikhael menilai ada pratik politik transaksional yang membuat Ratu Wulla mendadak tak bersedia melenggang ke Senayan.

"Jadi, dalam bacaan saya, ini murni sebuah praktik politik take and give biasa yang merepresentasikan rumus sederhana dalam politik praktis, yaitu tidak ada makan siang yang gratis," ucapnya.

(REDAKSI)