POLITIKAL.ID - Hotel Atlet yang menjadi aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berpeluang dialihfungsikan sebagai asrama untuk mend...
POLITIKAL.ID - Hotel Atlet yang menjadi aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berpeluang dialihfungsikan sebagai asrama untuk mendukung program pendidikan gratispol.
Namun, Komisi II DPRD Kaltim menilai skema pemanfaatan tersebut masih perlu kejelasan. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (28/4/2025), Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada konsep teknis terkait pemanfaatan hotel berkapasitas 248 kamar itu untuk program pendidikan.
"Kita belum menerima rancangan yang jelas. Kalau mau digunakan untuk mahasiswa gratispol, harus ada peraturan dan mekanisme resmi, termasuk soal anggaran operasional dan status pengelolaannya," tegas Sabaruddin.
Ia menambahkan, Pemprov perlu memastikan agar penggunaan hotel tidak justru menjadi beban baru keuangan daerah. Terlebih, hotel tersebut telah menghabiskan biaya renovasi sebesar Rp111,5 miliar dan seharusnya bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Kalau dikelola sebagai hotel, potensi pendapatannya bisa mencapai Rp44 miliar setahun. Ini peluang besar untuk daerah. Karena itu, keputusan harus dipikirkan matang-matang, tidak emosional," sambungnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, Ahmad Muzakkir, menyatakan bahwa Pemprov masih membuka berbagai opsi pengelolaan.
Saat ini, kata dia, telah dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) lintas instansi untuk mengkaji kelayakan dan regulasi yang harus disiapkan.
"Kami bentuk POKJA agar semua pihak terlibat. Keputusan penggunaan hotel ini tidak bisa sepihak. Harus memenuhi regulasi pengelolaan aset daerah," jelas Ahmad Muzakkir.
Ia juga menyebutkan, penilaian nilai ekonomis aset sudah dilakukan melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
"Kita harus tahu nilai sebenarnya, supaya dalam pengelolaan – baik disewakan, kerja sama, atau dipakai sendiri – tetap menguntungkan daerah," pungkasnya.
(Adv)