POLITIKAL.ID - Tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Samarinda mendapatkan kritik dari Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, dr Sri Puji Astuti.
Dibuktikan dengan 100 kasus pada 2024 dan 80 kasus pada periode Januari - Maret 2024, dengan penyebab kekerasan terhadap perempuan dan anak, di antaranya adalah minimnya edukasi, persoalan ekonomi, dan budaya patriarki, atau sistem sosial yang menempatkan laki-laki untuk mendominasi dalam rumah tangga.
Atas kejadian tersebut Sri Puji Astuti minta pelakunya ditindak tegas.
“Penegakkan hukum yang tegas bagi pelaku kekerasan tidak kalah penting disamping pemberian pendampingan dan rehabilitasi untuk korban yang mengalami kekerasan,” tegas Sri kepada awak media pada Senin (15/4/2024).
Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak memang merupakan isu yang cukup serius dan belum berhenti hingga saat ini.
“Di Samarinda untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak cukup serius, jadi harus ditangani bersama-sama oleh semua pihak,” sebutnya.
Diperlukan upaya yang komprehensuif dan berkelanjutan untuk mencegah sekaligus menangani kasus tersebut.
“Kami di Komisi IV ini meminta pada Pemerintah Kota Samarinda agar menaikkam anggaran untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) bisa dinaikkan,” harapnya.
(Advertorial)
