POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Sekretaris daerah provinsi (Sekdaprov) Kaltim, M Sabani menanggapi hasil rilis salah satu NGO yang menyebut belanja birokrasi Pemprov Kaltim tahun 2020 boros.

Hal itu dijelaskan Sabani saat dikonfirmasi media ini.

Menurutnya, terkait belanja pegawai di pemprov dianggarkan sekitar 20 persen.

"Kalau belanja pegawai itu memang 20 persen dari APBD," ujar Sabani, Rabu (6/1/2021).

Lebih lanjut kata dia, selain gaji dan tunjangan PNS, ada pula untuk tenaga non ASN termasuk guru - guru di sekolah negeri dan bantuan untuk guru - guru swasta serta belanja tak terduga.

"Selebihnya untuk belanja barang dan jasa berasal dari bantuan keuangan, hibah dan bansos, serta belanja modal," terangnya.

Diwartakan sebelumnya, Pokja 30 dalam jumpa pers Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) beberapa waktu lalu menjelaskan, Kaltim merupakan salah satu pintu gerbang ekonomi utama di wilayah Indonesia bagian Timur.

Daerah yang juga dikenal sebagai gudang kayu dan hasil pertambangan itu mempunyai ratusan sungai yang tersebar hampir semua kabupaten/kota dan merupakan sarana angkutan utama di samping angkutan darat, dengan sungai yang terpanjang Sungai Mahakam.

Sektor andalan Kalimantan Timur ini tentu saja di Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan sebagai penopang pembangunan dan pendapatan di daerah provinsi termasuk kabupaten dan kota.

"Sayangnya, hasil yang didapat masyarakat Kaltim tak sebanding, Kaltim hanya menjadi lumbung pasokan energi nasional," ujar Kordinator Pokja Buyung Marajo, Rabu (30/12/2020).

Hasil pengolahan potensi kekayaan yang diberikan tanggung jawab yang menjadi sorotannya adalah Pemprov Kaltim, Pemkot Samarinda dan Pemkab Kukar.

Pemprov Kaltim menurutnya sepanjang kurun waktu tiga tahun mengalami peningkatan. Tercatat APBD Murni Kaltim 2020, pendapatan mencapai Rp 11,8 Triliun lebih.

Sementara belanja tidak langsungnya mencapai Rp 7,1 Triliun lebih dan belanja langsung Rp 5,1 Triliun lebih. Dengan begitu total belanja Pemprov Kaltim mencapai Rp 12,2 Triliun lebih.

"Mulai dari tahun 2018 sampai 2020 ini pendapatan Pemrov Kaltim mencapai Rp 8 sampai 11 triliun lebih, biaya itu termasuk anggaran akomodatif dan birokasi, atk, kantor. Lalu belanja kantor dan lain-lain. Tahun ini biaya tertinggi ada di belanja birokrasi yang mencapai Rp 3,8 triliun lebih," imbuhnya.

Lanjut dia belanja lainnya yakni, belanja peningkatan kapasitas sebesar Rp 731 miliar lebih lalu belanja sektoral Rp 275 miliar lebih. Lalu disusul belanja kordinasi sebesar Rp 239 miliar lebih. (001)