POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Dampak virus corona membuat pola kerja pemerintah beubah.

Lebih-lebih keputusan pemerintah pusat melalui Presiden yang menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai panduan kebijakan bagi seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) seluruh Indonesia.

Terhadap kebijakan itu, anggota DPRD Kaltim, Syarkowi V Zahri memandang perlunya pola kerja baru secara virtual Gubernur Kaltim maupun Plt Sekda bersama DPRD dalam percepatan penanganan wabah virus corona di Kaltim secara terukur dan tepat sasaran.

"Saya meminta Gubernur menerbitkan tata kerja dan mekanisme rapat Pemrov Kaltim bersama DPRD. Maupun OPD dengan OPD lainnya," ujar Owi sapaannya saat dihubungi melalui sambungan telepon aplikasi Whatsapp (3/4/2020).

Kendati pasca wabah corona dan penerapan Physical Distancing atau pembatasan jarak interaksi Pemerintah telah dijalankan ketua dan para wakil ketua atau pimpinan AKD serta puluhan anggota di rumah masing masing cukup efektif, aman dan produktif.

Bahkan Owi juga mengatakan, DPR RI dan sejumlah DPRD Provinsi di Indonesia disebutnya telah menerapkan rapat virtual atau video confrence.

Dirinya memahami, dengan situasi waspada corona, keputusan wakil rakyat untuk mengatasi situasi sangat diperlukan dan sangat ditunggu rakyat.

Jangan sampai ada pergeseran anggaran atau gubernur belakangan diketahui mengambil langkah-langkah kebijakan tertentu tanpa melibatkan DPRD.

Dengan menjadikan dalih situasi yang tidak memungkinkan untuk koordinasi dengan wakil rakyat.

"Metode secara online ini bisa dari rumah dan lewat handphone, Pemrov dan DPRD pasti bisa menggunakan metode ini. Ini soal kebiasaan saja, koordinasi begitu saya rasa bisa mengasilkan keputusan bersama secara efektif apalagi DPRD Kaltim mau buat pansus dengan efwktif kerja tiga bulan," papar anggota Komisi III, DPRD Kaltim itu. (Redaksi Politikal - 001)