POLITIKAL.ID - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Syahrul Aidi Maazat mengatakan Presiden Joko Widodo sering mengeluarkan aturan yang membuat bingung pemerintah daerah di tengah penyebaran virus corona (Covid-19).
Menurutnya, banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh Jokowi dan jajaran pemerintah pusat yang tidak dipikirkan secara matang sehingga sejumlah kementerian mengeluarkan aturan yang saling tumpang tindih atau tidak sinkron.
"Banyak aturan dan kebijakan yang diambil tanpa ada sinkronisasi dengan semua stakeholder. Sering berubah-ubah dan banyak menyebabkan berbenturan dan membingungkan daerah dalam bekerja," kata Syahrul dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/4).
Dia menjelaskan ketidaksinkronan sejumlah kementerian dalam mengeluarkan aturan itu melahirkan konflik sosial di masyarakat lapisan bawah. Menurutnya, hal itu bisa dilihat dari penolakan kepala desa hingga ketua RT/RW untuk menjalankan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat dengan berbagai macam alasan.
"Ada yang takut masyarakat kecewa, ada juga yang takut akan kena masalah pasca-Covid-19. Akhirnya mereka hanya diam dan menunggu dan akibatnya penanganan Covid-19 makin susah dan korban berjatuhan" kata Syahrul.
Berangkat dari itu, Syahrul meminta pemerintah mengevaluasi cara kerja dalam penanganan Covid-19. Menurutnya, harus dilakukan sinkronisasi secara menyeluruh terhadap semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan penyederhanaan alur birokrasi.
Dia menegaskan pemerintah pusat tak boleh lagi mengeluarkan aturan yang tumpang tindih dan menyulitkan pemerintahan daerah dalam penanganan dampak penyebaran virus corona di hari mendatang.
"Sebenarnya penanganan pandemi ini tidak terlalu sulit asal arahan dan jalur koordinasinya bagus. Jangan sampai membuat bingung pemerintahan di daerah dengan beleid," tutur Syahrul.
Sebelumnya, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai sejumlah aturan penanganan virus corona oleh pemerintah simpang siur dan tidak jelas. JK juga menyebut pandemi virus corona berpotensi menimbulkan krisis ekonomi. Bahkan dia menyebut bisa lebih parah dari krisis 1998 silam.
"Secara aturan dan perintah, aturannya juga masih simpang siur, kadang-kadang jadi tidak jelas, harus terkoordinasi lagi. Ada tiga hal pokok: satu, waktu terbatas, karena semakin lama dan waktu kita terbatas. Selanjutnya ada koordinasi. Walau ada satgas dan gugus tugas, tapi tidak mudah melakukannya," kata JK dalam wawancara dengan reporter CNNIndonesia TV Noor Aspasia.
"Kemudian yang terakhir itu logistik. Kalau labnya kurang, orang-orangnya kurang, rumah sakit tidak mencukupi, APD kurang, obat-obat kurang, jadi susah dengan mempertimbangkan waktu, logistik, koordinasi, dan orang-orang yang memiliki keahlian," imbuhnya. (*)
Artikel ini telah tayang di cnnindonesia.com dengan judul "PKS Nilai Kebijakan Jokowi Terkait Corona Bikin Bingung Pemda"
