POLITIKAL.ID -  Isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar untuk melengserkan Airlangga Hartarto sebagai ketu umum mencuat ke publik belaknagan ini.

Hal ini lantas dibantah Airlangga Hartarto. Ia mengatakan, mekanisme pergantian ketua umum hanya melalui musyawarah nasional (munas) lima tahun sekali.

“Kita sudah Rakernas dan itu selesai, mekanismenya selesai. Tidak ada, tidak akan ada (munaslub Golkar),” kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (13/7).

Airlangga menanggapi santai desakan sejumlah politisi senior Golkar untuk mendeklarasikan capres.

Dia berkata sedang menjalin komunikasi sebelum menggelar deklarasi dukungan capres 2024.

Dia menyampaikan urusan capres-cawapres tak bisa asal. Menurut Airlangga, semua pembicaraan terus dilakukan sampai ada kesepakatan resmi antarpartai.

“Kita dalam pembicaraan dan pembicaraan kan tidak bisa desak-mendesak,” ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah tokoh Golkar sebelumnya mendesak gelaran Munaslub. Desakan itu disampaikan setelah Dewan Pakar Golkar mengusulkan hal yang sama.

Salah satu tokoh senior Golkar Lawrence T.P Siburian beralasan elektabilitas Airlangga rendah. Ia khawatir hal itu berdampak pada perolehan Partai Golkar di 2024.

“Berdasarkan mekanisme organisasi Partai Golkar sesuai dengan AD/ART, maka Munaslub Partai Golkar harus dilakukan guna mengganti ketua umum DPP Partai Golkar dalam rangka memulihkan marwah, martabat, harga diri dan jati diri Partai Golkar sebagai partai utama di tanah air,” kata Lawrence dalam forum ‘Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar’ di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (12/7).

(*)