"Kami tolak ide darurat sipil," ucap Mardani.

Dia menyatakan Presiden Joko Widodo seharusnya menerapkan kebijakan karantina wilayah secara parsial. Menurutnya, kebijakan darurat sipil, tidak memberikan kewajiban pada pemerintah untuk menyediakan pangan dan fasilitas kesehatan kepada masyarakat.

"Pak Jokowi semestinya melaksanakan karantina atau lockdown, bisa parsial di beberapa daerah. Tapi justru ingin menerapkan darurat sipil yang meminta otoritas besar tanpa kewajiban menyediakan pangan dan kesehatan bagi masyarakat. Kedepankan karantina wilayah atau lockdown," ucap Mardani.

Sebelumnya, Jokowi meminta agar kebijakan memilih kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diterapkan disertai penerapan darurat sipil guna menghadapi wabah virus corona. Dia ingin menempuh langkah yang lebih efektif.

"Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, disiplin, dan lebih efektif lagi, sehingga saya sampaikan juga tadi bahwa perlu didampingi kebijakan darurat sipil," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait Laporan Gugus Tugas Covid-19 yang disiarkan langsung di akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (30/3). (*)

Artikel ini telah tayang di cnnindonesia.com dengan judul "PKS Sebut Darurat Sipil Corona Opsi Menakutkan bagi Rakyat"