POLITIKAL.ID - DPRD Samarinda menyoroti ketidaksinkronan antara data pemerintah setempat dengan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Samarinda.
Hal ini lantaran data pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2024 di Samarinda disinyalir bermasalah.
Sorotan ini diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda Joha Fajal.
Joha lantas mengungkap penyebab tidak singkronnya data kependudukan itu. Ia mengatakan, pemerintah setempat menambah RT tanpa memberitahu Disdukcapil Samarinda.
Hal ini mengakibatkan data kependudukan tidak sesuai dengan kondisi lapangan.
Padahal kata dia, data yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berasal dari berbagai sumber, termasuk Disdukcapil Samarinda.
“Harus ada komunikasi yang baik antara keduanya, saling berkoordinasi saja soal data ini,” kata Joha Fajal.
Lebih lanjut ia mengatakan, bahwasannya kinerja Disdukcapil Samarinda selama ini sudah cukup bagus.
Seba kata dia, komisinya sering melakukan hearing dengan Disdukcapil Samarinda dan mengetahui kinerjanya.
“Disdukcapil itu sudah cukup bagus, karena kami sering hearing dengan mereka. Makanya kami betul-betul tahu kalau kaitannya dengan kependudukan ini, mereka sudah bagus,” ujarnya.
Disdukcapil Samarinda telah melakukan berbagai sistem dan inovasi dalam mengelola data kependudukan.
Salah satunya adalah membuat aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk mengakses data melalui ponsel pintar. Hal ini diapresiasi oleh Joha Fajal.
“Bahkan ada beberapa daerah yang belajar dengan kita (Disdukcapil Samarinda),” pungkasnya.
(Advertorial)
