POLITIKAL.ID - Organisasi kedaerahan, seperti himpunan mahasiswa daerah atau regional, memiliki peran penting dalam memelihara dan mempromosikan kebudayaan serta identitas lokal di lingkungan kampus.  Mereka menjadi tempat bagi mahasiswa asal daerah tertentu untuk saling berkumpul, berbagi pengalaman, dan memberikan dukungan sosial.

Bertempat di aula rumah Dinas Ketua DPRD Samarinda, Himpunan mahasiswa bima Kalimantan Timur yang menggelar diskusi publik bertema : Peran pemerintah terhadap organisasi kedaerahan, menjadi tema yang menarik untuk di diskusikan ditambah lagi dengan hadirnya dua narasumber kepala Kesbangpol Samarinda Sucipto Wasis dan Wakil ketua PC NU Samarinda Agus Tri Sutanto pada Jumat (26/7/2024).

Dalam diskusi ini, Wakil ketua PC NU Samarinda Agus Tri Sutanto, yang juga diharapkan menjadi salah satu tokoh yang mendukung Himpunan Mahasiswa Bima Kalimantan Timur membahas tentang dukungannya terhadap Mahasiswa yang mencari ilmu di tempat lain (Ibnu Sabil).

"Orang yang bepergian menuntut ilmu (Ibnu Sabil) wajib dibantu."  Ungkap agus. 

Artinya, Pemerintah harus mengakomodir kesejahteraan para mahasiswa dan organisasi mahasiswa selama menuntut ilmu di negeri orang terutama bagi mereka yang merantau di kota Samarinda. Meski begitu dirinya juga menjelaskan, Administrasi keorganisasian yang baik akan memudahkan organisasi mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Selain itu, Agus Tri juga menyoroti terkait Inovasi dan Kreativitas yang harus di miliki para mahasiswa. Dimana Pemuda harus berani menciptakan pola pikir berani dalam berorganisasi. Seperti mencari pendanaan dengan mengembangkan produk kedaerahan yang kreatif untuk dijual. 

Agus Tri menekankan pentingnya berfikir lebih dari orang lain dan menciptakan pemimpin masa depan yang tegas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Kalian harus memiliki pola pikir diluar dari pemikiran pada umumnya yang lebih progresif" jalasnya. 

Senada dengan kepala Kesbangpol Samarinda Sucipto Wasis yang turut menjadi narasumber dalam diskusi tersebut. 
Dirinya menyebutkan, peran pemerintah dalam mendukung organisasi kedaerahan ada beberapa hal.

Pertama, Membina dan Mengayomi Organisasi Masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membina dan mengayomi organisasi masyarakat, termasuk organisasi kedaerahan.

Dengan memberikan dukungan, pelatihan, dan fasilitas, pemerintah dapat membantu organisasi ini berkembang dan berkontribusi lebih baik pada pembangunan daerah.

Kedua, Menjamin Kota Kondusif dengan Beragamnya Agama dan Suku. Organisasi kedaerahan juga berperan dalam menjaga kerukunan dan toleransi antarwarga. 

"Pemerintah harus memastikan bahwa kota-kota di daerah memiliki lingkungan yang kondusif, di mana berbagai agama dan suku dapat hidup berdampingan dengan harmonis" ungkap Sucipto. 

Yang ketiga, Menjaga Ideologi Pancasila. Pemerintah perlu memastikan bahwa organisasi kedaerahan memahami dan mematuhi ideologi Pancasila. Ini penting agar organisasi tidak hanya berfokus pada kepentingan kelompok tertentu, tetapi juga pada kepentingan bersama dan nilai-nilai nasional.

" Dengan sinergi antara pemerintah dan organisasi kedaerahan, kita dapat membangun daerah yang lebih baik dan berkelanjutan" tegasnya.

(Redaksi)