POLITIKAL.ID - Permasalahan Kasus bullying atau perundungan yang sering kali terjadi terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK) menjadi sorotan DPRD Samarinda 

Diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti meski kasus bullying ABK tak banyak ditemukan di Samarinda.

Ia meminta peningkatan jumlah guru inklusi dan konselor di setiap sekolah guna mencegah kasus bullying ABK terjadi di Samarinda.

Pasalnya, hingga saat ini guru-guru inklusi dan konselor masih minim di sekolah.

“Saat ini hanya ada 157 sekolah inklusi, dan hanya 350 anak yang terdaftar,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Politikus Demokrat itu mengakui bahwa regulasi yang mengatur tentang perilaku remaja masih belum memadai.

Oleh karena itu, pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat juga perlu sinergi menghadapi permasalahan tersebut.

Dia mengharapkan dimasa depan dalam proses pengangkatan aparatur sipil negara (ASN) dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (P3K), pintu seleksi dibuka lebar-lebar, terutama untuk guru yang dapat bekerja di sekolah inklusi dan sebagai konselor.

“Harapannya Samarinda menjadi kota ramah anak. Jadi peran guru sangat penting dalam membentuk perilaku anak-anak di lingkungan sekolah,” pungkasnya.

(Advertorial)