POLITIKAL.ID - Sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengoptimalkan anggaran negara, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan langkah efisiensi dengan mengurangi jumlah tenaga honorer yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan wajib.

Langkah ini diambil berdasarkan kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi beban anggaran yang tidak produktif.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menjelaskan bahwa pengurangan tenaga honorer ini melalui seleksi yang cermat, dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Bima Arya menyebut kementeriannya telah melakukan seleksi atas kontrak tenaga honorer.

"Itu bagian dari efisiensi. Tapi yang pasti untuk pelayanan dasar dan wjib tidak dikurangi. Namun kita melakukan skrining kalau ada kontrak Honorer yang bisa dihemat, ya kita lakukan penghematan", ujar Bima Arya di Istana Kepresidenan Gedung Agung, Yogyakarta, Minggu (9/2/2025) dikutip dari Kompas.tv

Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk terus menjaga efektivitas dan efisiensi di segala sektor, sekaligus memastikan bahwa anggaran negara digunakan untuk prioritas yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.

Selain kebijakan pengurangan tenaga Honorer, Kementerian Dalam Negeri juga tengah menyusun surat edaran yang akan menjadi panduan kepala daerah dalam melaksanakan efisiensi anggaran di daerahnya masing-masing.

Bima Arya menyatakan surat edaran disiapkan sebagai bagian dari pemerintah untuk memastikan penggunaan anggaran di daerah lebih efektif dan sesuai prioritas dengan prioritas pembangunan.

"Kemendagri sendiri sekarang sedang menyusun surat edaran sebagai panduan bagi kepala daerah untuk melaksanakan efisiensi di daerah masing-masing," kata Bima dalam siaran pers, Minggu (9/2/2025).

(*)