POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Inggris resmi keluar dari blok Uni Eropa pada Jumat malam setelah tiga tahun referendum dan negosiasi panjang Brexit.
Kepergian Inggris mengakhiri pertikaian politik selama bertahun-tahun yang telah mengorbankan Theresa May, kemudian diteruskan PM Boris Johnson yang membuat parlemen Inggris dikuasai mayoritas Konservatif terbesar sejak tahun-tahun Margaret Thatcher.
Inggris adalah negara pertama yang menarik diri dari Uni Eropa dalam sejarahnya dan menutup bab 47 tahun keanggotaan negara itu di blok pascaperang, dikutip dari CNN, 1 Februari 2020.
Nigel Farage, yang secara luas dianggap sebagai arsitek Brexit, mengungkapkan kesenangannya ketika Inggris secara resmi meninggalkan Uni Eropa.
Di Lapangan Parlemen London saat beberapa menit hitung mundur perpisahan Inggris, Farage menggambarkan Brexit dan referendum 2016 sebagai mandat demokrasi terbesar yang pernah ada di Inggris.
"Kita berhasil, kita berhasil!!" dia berteriak kepada ribuan orang yang telah berkumpul untuk merayakan momen itu.
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson berbicara dalam pidato yang direkam sebelumnya, menyerukan negara itu untuk merayakan fajar baru kemerdekaan dan berjanji untuk memenuhi janji Brexit.
Apa selanjutnya?
Inggris telah menyusun ketentuan keluarnya dari Uni Eropa ketika Perdana Menteri Boris Johnson menegosiasikan kembali kesepakatan Brexit dengan Brussels milik Theresa May, dan meminta anggota parlemen untuk mengesahkannya setelah kemenangan bersejarah dalam pemilu dini.
Dikenal sebagai perjanjian penarikan, kesepakatan menetapkan undang-undang perceraian yang akan dibayarkan Inggris saat ia pergi, serta perlindungan bagi warga negara Uni Eropa yang tinggal di Inggris, pengaturan bea cukai untuk Irlandia Utara dan ketentuan-ketentuan periode transisi, dikutip dari Sky News.
Sekarang Boris Johnson harus menyelesaikan hubungan masa depan Inggris dengan Uni Eropa, yang mencakup bidang-bidang seperti perdagangan dan keamanan.
PM Johnson memiliki hingga akhir Desember untuk menegosiasikan ini.
Saat itulah hubungan baru Inggris dengan Brussels dijadwalkan mulai berlaku.
Hingga saat itu, Inggris akan berada di masa transisi.
Apa periode transisi?
Inggris secara resmi telah meninggalkan Uni Eropa, tetapi Inggris akan terus mengikuti aturan dan peraturan Uni Eropa untuk jangka waktu terbatas.
Jadi intinya, semuanya tetap dalam situasi yang sama.
Kapan Inggris keluar dari masa transisi?
Awalnya, masa transisi dimaksudkan hanya berlangsung selama dua tahun.
Periode itu adalah rencana ketika Ny. May memicu Pasal 50, proses formal bagi negara anggota untuk meninggalkan UE, pada bulan Maret 2017.
Inggris dan Uni Eropa memiliki dua tahun untuk menegosiasikan perjanjian penarikan dan membuatnya diratifikasi oleh parlemen masing-masing.
Perjanjian kemudian menjadikan masa transisi 21 bulan untuk menegosiasikan hubungan di masa depan.
Theresa May secara mustahil berhasil mengamankan perjanjian penarikan dengan Brussels dan membawanya kembali ke House of Commons pada akhir 2018.
Tapi anggota parlemen menolaknya tiga kali, memaksa Theresa May saat itu meminta dua penundaan Brexit tahun lalu.
Brexit memaksa Theresa May memgundurkan diri, memungkinkan Boris Johnson yang dikenal pro Brexit garis keras untuk mewujudkan ambisinya memasuki Downing Street.
Sebelum kemenangan pemilihannya, Johnson menjanjikan Inggris keluar dari UE pada tanggal 31 Oktober.
Undang-undang yang disahkan oleh anggota parlemen mengamanatkan dia untuk meminta Brussels penundaan ketiga hingga 31 Januari.
Ketika perdana menteri dan tanggal untuk Brexit telah berubah, satu hal yang tidak berubah adalah ketika periode transisi berakhir.
Setelah menjabat perdana menteri dan menyebut penundaan sebagai kehancuran yang telah menghambat Brexit, Johnson telah bersumpah bahwa dia tidak akan meminta perpanjangan masa transisi.
Alhasil, London dan Brussels memberi waktu 11 bulan untuk menegosiasikan hubungan di masa depan.
Apa yang terjadi selama masa transisi?
Dalam jangka pendek, perubahan terbesar tidak akan terlihat oleh publik. Menurut CNN, selama masa transisi, saat ini akan berakhir pada 31 Desember tahun ini, Inggris akan terus mematuhi hukum Uni Eropa dan pengadilan Eropa. Bisnis akan dapat beroperasi seperti biasa dan orang yang ingin melakukan perjalanan di sekitar UE tidak akan terpengaruh.
Sebelum masa transisi berakhir 11 bulan dari sekarang, Inggris akan mencoba dan menegosiasikan kesepakatan dengan Brussels tentang hubungan masa depan mereka. Kegagalan mencapai kesepakatan akan berarti Brexit tersulit yang mungkin, menyebabkan kerusakan ekonomi bagi kedua belah pihak dan mungkin dunia yang lebih luas. Ini adalah skenario yang ingin dihindari oleh kedua belah pihak.
Negosiasi ini akan dimulai pada 3 Maret. Sementara itu, kedua belah pihak akan bekerja untuk menetapkan prioritas dan kepentingan mereka.
Selama masa ini, Inggris bisa menikmati perdagangan tanpa gesekan dengan UE sambil menikmati kebebasan untuk melakukan apa yang diinginkannya dan mencapai kesepakatan perdagangan dengan dunia yang lebih luas.
Untuk UE, prioritasnya adalah menjaga Inggris sedekat mungkin dengan peraturan UE dan melindungi kepentingan Eropa.
Apakah 11 bulan masa transisi cukup?
Para kritikus dan banyak tokoh senior di Eropa berpendapat bahwa jangka waktu ini tidak layak.
Mereka menunjukkan bahwa negosiasi perdagangan biasanya memakan waktu bertahun-tahun untuk disimpulkan.
Sejauh ini, Boris Johnson menolak untuk mengalah.
Memang, ia telah menulis ke dalam undang-undang bahwa masa transisi tidak dapat diperpanjang.
Namun, sebetulnya ini bisa diubah.
Johnson dapat mengubah undang-undang Brexit-nya akhir tahun ini dan meminya anggota parlemennya untuk mendukung perubahan jika dia menginginkannya.
Batas waktu untuk keputusan memperpanjang masa transisi adalah akhir Juni.
Tapi itu masih jauh.
Dalam beberapa minggu ke depan, negosiasi tentang hubungan masa depan akan berlangsung.
Inggris mungkin telah pergi dari Uni Eropa, tetapi Brexit belum selesai.
Artikel ini sebelumnya telah terbit di Tempo.co dengan judul Inggris Resmi Keluar dari Uni Eropa, Tapi Brexit Masih Berlanjut.
