POLITIKAL.ID - Upaya Indonesia mendorong peningkatan ekspor ke pasar global masih menghadapi sejumlah tantangan.
Di sektor Kelapa Sawit, Indonesia menghadapi tuduhan terkait deforestasi oleh Uni Eropa lewat implementasi aturan European Union Deforestation Regulation (EUDR).
Di sektor pertambangan, produk nikel RI juga menghadapi gugatan Uni Eropa di WTO atas kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel.
Selain itu juga ada kampanye dirty nickel atau nikel kotor terkait pemanfaatan energi fosil dalam operasional smelter dan pengabaian aspek lingkungan dalam pengolahan nikel.
Hal itu dibahas dalam Trade Corner Special Dialogue dengan tema "Dari Jokowi ke Prabowo: Strategi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri dan Nasib Perang Dagang di WTO"
Kegiatan itu diselenggarakan oleh CNBC Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Bara Krishna Hasibuan mengungkapkan sejumlah strategi pemerintah menghadapi hambatan dagang Indonesia tersebut.
Mulai dari 'perlawanan' di WTO terkait kampanye hitam produk CPO dan Nikel RI, menyelesaikan perjanjian dagang EU-Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) hingga membuka peluang pasar baru.
Sementara Ketua Bidang Kampanye Positif GAPKI, Edi Suhardi menyebutkan sejumlah gugatan Uni Eropa ke Indonesia di WTO terkait kelapa sawit telah terjadi sejak 2011.
Hal ini tidak lepas dari adanya persaingan perdagangan minyak nabati antara RI dan Uni Eropa di pasar internasional.
Di sisi nikel, Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Langkey mengatakan sengketa nikel di WTO terjadi imbas kebijakan hilirisasi RI.
Dimana program hilirisasi nikel yang dimulai sejak 2020 telah berhasil membangun 49 pabrik smelter RKEF yang menghasilkan nickel pig iron (NPI) dan 5 smelter High Pressure Acid Leaching (HPAL) yang menghasilkan bahan baku baterai yakni produk antara Mixed Nickel-Cobalt Hydroxide Precipitate (MHP), serta produk akhir nikel sulfat dan kobalt sulfat.
Menghadapi kampanye hitam terkait dirty nickel, APNI mendorong pengembangan hilirisasi nikel yang mengacu pada konsep Environmental, Social, and Governance (ESG). (*)
