POLITIKAL.ID - Masa kampanye pemilihan umum tahun 2024 di persingkat menjadi 3 bulan hanya selama 90 hari. Ha ini pun turut ditanggapi Partai Demokrat. Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mempertanyakan waktu Kampanya yang begitu singkat cukup bagi rakyat untuk mengenal dan mendalami tawaran-tawaran calon pemimpin ketikan menyuarakan kampanyenya. "Bukan perdebatan 120 atau 90 hari yang seharusnya dikedepankan, melainkan apakah waktunya cukup bagi rakyat untuk mengenal dan mendalami, tawaran-tawaran perubahan untuk perbaikan nasib rakyat dan negeri ini yang disampaikan oleh para calon pemimpin nasional ketika berkampanye," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (30/5/2022). Herzaky mengatakan jadwal kampanye seharusnya dibuka lebar agar para calon pemimpin menyampaikan visi misi, gagasan-gagasan besar, program kerja. "Pemilu 2024 milik rakyat," ujarnya lagi. Menurut dia, pesta demokrasi merupakan ajang perwujudan kedaulatan rakyat, momentum bagi rakyat untuk menyalurkan harapan dan aspirasinya, dengan memilih pemimpin nasional yang baru. Pertaruhan bagi demokrasi Indonesia, apakah akan melangkah maju, atau malah semakin merangkak mundur seperti beberapa tahun terakhir. Pemilu 2024 momentum yang sangat penting untuk bangsa dan negara. Apalagi, kata dia, pascapandemi, harapan rakyat, kondisi negeri ini bisa segera membaik dan bukan malah stagnan. Artinya, ada perubahan dan perbaikan yang diharapkan oleh rakyat, melalui momentum Pemilu 2024 nanti. "Bukan ajang melontarkan fitnah, hoaks, yang mempertajam polarisasi, dan mengekalkan keterbelahan antar anak bangsa," pungkasnya Dia berharap penentuan setiap aspek teknis Pemilu 2024 oleh KPU lebih mempertimbangkan substansi dan mengedepankan tujuan pelaksanaan pemilu, tak semata unsur kepraktisan atau upaya pengurangan anggaran belaka. "Apalagi sekadar mengikuti maunya pemerintah. Karena independensi, kemandirian KPU untuk pemilu berjalan dengan jujur dan adil, dilindungi oleh oleh undang-undang," lanjutnya. Diberitakan sebelumnya, jadwal kampanya Pemilihan umun 2024 dipangkas menjadi 90 hari.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari mengungkapkan alasannya. Hanyim mengatakan tujuan pemangkasan tersbut adalah untuk menghindari pembelahan kubu masyarakat yang mendukung masing-masing calon kandidat tidak terlalu berkepanjangan. “Pertimbangan utama masa kampanye soal pembelahan sosial atau pembelahan politik yang tidak berkepanjangan dan antisipasi keamanan dan sejenisnya. Jadi insyaallah durasi 90 hari ini tidak terlalu problematik,” ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (30/5). Lebih lanjut Hasyim mengatakan Presiden Jokowi juga turut mendukung pemangkasan jadwal Kampanye pemilu 2024. Ia menyakini, Jokowi menginginkan durasi kampanye Pemilu 2024 bisa efisien dan berkualitas demi efektivitas di tengah keterbatasan durasi masa kampanye. “Presiden menyampaikan, kegiatan kampanye agar efisien, efektif dan berkualitas, bisa mengedukasi masyarakat dalam memperkenalkan siapa peserta pemilu apa visi misinya yang dalam durasi waktu tidak terlalu panjang,” jelasnya.

Menjawab keinginan Jokowi, Hasyim menerangkan, KPU sudah merancang kampanye bisa digelar selama 90 hari. Sebab, dalam durasi tersebut terdapat kaitan antara penyelenggaraan kampanye dengan pengadaan logistik. “Karena sistem Pemilu kita ini sistem Pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka. Sehingga logistik utama pemilu ada dua, surat suara dan formulir penghitungan suara di tps, di dua jenis logistik ini ada nama calon,” Hasyim menutup. (*)