POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Jaringan mahasiswa pembaharu (Jamper) berdemo di depan pintu pagar Kejati Kaltim, Jalan Bung Tomo, Samarinda Seberang.

Dengan berorasi secara bergantian, belasan mahasiswa membentangkan spanduk.

Koordinator Jamper Kaltim, Achmad mengatakan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (lhp) BPK Kaltim, anggaran bantuan penunjang operasional (bpo) Kaltim 2013 dan 2014 dengan total Rp 15 miliar.
"Temuan ini berdasarkan LHP BPK," ujar Achmad, Kamis (7/1/2021) seusai aksi unjukrasa.

Kendati begitu lanjut mahasiswa IAIN Samarinda Seberang itu menyebut Kejati Kaltim minta diberikan waktu untuk menindaklanjuti tuntutannya.

"Selasa pekan depan, Kejati Kaltim akan memberikan keterangan resminya terkait proses temuan BPK Kaltim ini," imbuhnya.

Namun begitu, kata Achmad lagi, Jamper akan terus mendesak lembaga Yudikatif Kaltim itu bertindak, mengendus dugaan korupsi APBD Kaltim 2012/2013.

"Kami akan kembali aksi, jika LHP BPK P tidak diproses Kejati," ungkapnya.

Sebelumnya, tiga bulan lalu Jamper telah juga berdemo mendesak Kejati Kaltim dan di temui Kasi C Intelejen, Erwin.

Dari keterangannya, Erwin mengatakan meminta waktu. Namun sebut Achmad selama tiga bulan lamanya, progres LHP itu belum juga berjalan.

"Sampai hari ini, BPO itu belum ada laporan pertanggungjawabannya. Kalau juga gak ada perkembangan, ya bagaimana profesionalisme dan akuntabilitasnya dipertanyakan," bebernya. (001)