POLITIKAL.ID - Pernyataan Megawati Soekarnoputri yang menuding aparat TNI-Polri tidak netral di Pilpres 2024, mendapat respons dari eks Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman.
Jenderal Dudung pasang badan untuk TNI-Polri yang menurutnya tidak mungkin berpihak selama Pemilu maupun Pilpres 2024.
Menurut Dudung Abdurachman, TNI-Polri memegang teguh sapta marga, sumpah prajurit, wajib TNI dan Tribrata.
Prinsip itu menjadi hal utama yang dipegang TNI-Polri. Lagipula, kata Dudung, pimpinan institusi tersebut pasti akan mengambil sikap tegas andai prajurit bersikap tidak netral dalam Pemilu.
"Tidak ada lah kalau misalnya ada ketidaknetralan, dan saya yakin pimpinan TNI maupun Polri, ya kalau ada anak buahnya yang tidak netral pasti dia bertindak tegas. Karena dia sudah tahu aturan ketentuan dan pokoknya tanggung jawabnya sebagai TNI/Polri" ujar Jenderal Dudung, di Jakarta, Minggu (4/2/2024).
Dudung berpendapat, seharusnya Ketua Umum PDIP Megawati bukan cuma menyinggung TNI-Polri soal netralitas pemilu, melainkan perlu juga mengingatkan Badan Intelijen Negara atau BIN.
"Kemarin enggak dibilang juga, kok BIN-nya kok netral. Harusnya bilang juga dong BIN juga netral. Kan sudah ada kenyataan yang di Papua tuh," ungkap Jenderal Dudung.
Pasalnya, BIN telah terbukti bergerak tidak netral dalam Pilpres 2024, menyusul temuan pakta integritas yang terjadi di Sorong, Papua Barat Daya.
Sebelumnya, Brigjen TNI Tahan Sopian Parulian (TSP) Silalaban selaku Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Papua Barat ikut menandatangani pakta integritas bersama Pj Bupati Sorong, Yan Piet Muso, untuk memenangkan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.
Pakta integritas itu beredar luas usai Yan Piet ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Buntut beredarnya pakta integritas tersebut, Brigjen TNI Tahan Sopian Parulian (TSP) Silalaban dirotasi menjadi Staf Khusus KSAD pada November 2023 silam.
Balasan PDIP
Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membalas pernyataan Jenderal Dudung dengan membela Megawati Soekarnoputri.
Hasto menyindir Dudung Abdurachman yang tak banyak memikirkan TNI selama menjabat KSAD.
Dudung, kata Hasto, terlalu sibuk mengurus anaknya yang tak lolos syarat menjadi prajurit.
"Pak Dudung sebenarnya harusnya tahu, tetapi ketika beliau menjadi KSAD, itu kan lebih banyak mengurus anaknya yang enggak lolos (Akmil) kemudian terjadi perdebatan dengan Pak Andika (eks Panglima TNI)," kata Hasto di JCC, GBK, Minggu (4/2/2024).
Menurut Hasto, indikasi adanya ketidaknetralan TNI/Polri memang terjadi di lapangan. Namun, karena mengurus urusan anak, Dudung tidak menyadari hal tersebut.
"Sehingga Pak Dudung sampai lupa persoalan yang ada di lapangan karena lebih mengurus anaknya bisa lolos di Akmil saat itu," sindir Hasto.
(REDAKSI)
