POLITIKAL.ID - Ada momen menarik ketika kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Sulawesi Utara.
Kedatangan Presiden Jokowi turut disambut Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, Jumat, (23/2/2024).
Saat Jokowi hendak bertolak ke Kabupaten Bolaang Mongondow, Presiden tampak berbincang khusus dengan Olly Dondokambey sebelum menaiki tangga pesawat.
Rupanya Jokowi mengajak Olly Dondokambey untuk ikut serta di dalam pesawat Kepresidenan.
Selain itu, turut dalam rombongan presiden, yakni Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY.
Keberadaan Olly Dondokambey satu pesawat dengan Presiden Jokowi memunculkan sejumlah spekulasi politik.
Status Olly Dondokambey yang juga sebagai Bendahara Umum PDIP, dianggap berperan vital dalam rencana Presiden Jokowi berkomunikasi dengan partai berlambang banteng moncong putih itu.
Olly Dondokambey juga terbilang dekat dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Kedekatan ini diduga ingin dimanfaatkan oleh Jokowi untuk meminta bantuan Olly Dondokambey agar dipertemukan dengan Megawati.
Peran Olly Dondokambey dalam hubungan Jokowi dan Megawati sudah pernah dibongkar DPP PDIP sebelum Pilpres 2024.
Tak hanya untuk bertemu dengan Megawati. Jokowi juga diduga meminta Olly Dondokambey untuk menenangkan kader PDIP yang berada di DPR RI.
Ini berkaitan dengan isu usulan hak angket terkait kecurangan Pemilu 2024 yang inisiasinya berasal dari kader PDIP, Ganjar Pranowo.
Melansir Kumparan, Akademisi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), DR Ferry Liando, menilai pertemuan antara Jokowi dan Olly Dondokambey adalah hal yang biasa dalam politik.
Menurutnya, Presiden Jokowi yang masih akan menjabat hingga bulan Oktober 2024, masih butuh dukungan partai politik terkuat di Parlemen, PDIP.
Ia menganggap Presiden Jokowi berharap melalui parlemen yang kooperatif, akan dapat mengamankan kebijakannya di akhir jabatan.
"Permasalahannya, parpol pendukung pemerintah saat ini yakni Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat bukan suara mayoritas di parlemen," kata Ferry.
(REDAKSI)
