POLITIKAL.ID - Presiden Jokowi menunjukkan momen mesra bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat makan bakso bersama di pinggir jalan sekitar Jl Raden Abdulloh, Magelang, Jawa Tengah, Senin (29/1/2024).

Jokowi dan Prabowo menumpangi mobil Presiden RI, tiba di tempat makan sekitar pukul 13.02 WIB.

Sembari makan bakso dan minum es kelapa, Jokowi dan Prabowo terlibat perbincangan hangat.

Bahkan momen mesra Jokowi dan Prabowo itu disaksikan dan diramaikan oleh warga Magelang.

"Ya makan-makan kan enak," kata Jokowi usai makan siang bareng Prabowo.

Momen makan siang itu terjadi seusai Jokowi dan Prabowo meresmikan Graha Utama Akmil di Magelang.

Jokowi mengaku hanya membahas soal menu makanan bersama Prabowo, tidak membicarakan politik.

"Ngobrolin bakso, ngobrolin kelapa muda, ngobrolin tahu goreng, udah gitu," kata Jokowi.

Momen makan bareng Presiden Jokowi dan Prabowo turut disorot calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo.

Menurut Ganjar, status Prabowo Subianto yang juga ikut berkontestasi dalam Pilpres 2024, menunjukkan simbol yang jelas kemana arah dukungan Jokowi.

Meski tak mempermasalahkan momen tersebut, Ganjar berharap Jokowi tidak malu-malu lagi menyampaikan keberpihakannya di Pilpres 2024.

"Saya kira itu simbol yang makin meyakinkan dukungan Pak Jokowi ke mana, dan buat kami makin bagus.

Apalagi kalau ada statement terbuka sehingga nanti tidak ada intepretasi lain dan kami sangat menghormati itu," ungkap Ganjar usai kampanye di Ambon, Maluku.

Menurut Ganjar tindakan Jokowi makan bareng Prabowo di tempat terbuka bakal menumbulkan multitafsir.

"Kadang-kadang menjadi bias, mana fakta, mana regulasi. Nanti pasti akan ada orang yang bertanya soal ini. Cutikah saudara? Begitu," kata Ganjar.

"Nanti yang lain akan menjawab bahwa ini bukan kampanye. Makanya antara fakta dan aturan kadang-kadang ini lah yang menjadi perdebatan hari ini," tambahnya.

Kader PDIP ini menilai sikap yang ditunjukkan Jokowi tersebut membuat gerah masyarakat.

Sehingga saat ini banyak masyarakat yang menyerukan agar pejabat negara netral di Pilpres 2024. 

"(Menurut elemen masyarakat sipil) kalau Anda punya kewenangan, gunakan sesuai aturan. Itu yang hari ini menjadi perdebatan, maka jangan sampai kita mempertaruhkan demokrasi kita yang semakin berjalan dengan baik dengan perilaku-perilaku yang barangkali tidak mengikuti ketentuan," ungkap Ganjar.

(REDAKSI)