POLITIKAL.ID - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) demisioner Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengkritik langkah Presiden Joko Widodo yang lebih memilih menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dibandingkan karantina wilayah dalam menyikapi penyebaran virus corona atau Covid-19 di Indonesia saat ini.
Menurutnya, dengan menerapkan PSBB pemerintah jadi lepas dari tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
"Tega sekali anda Pak. Dengan memilih pembatasan sosial, pemerintah tak punya tanggung jawab atas kebutuhan dasar banyak orang, beda dengan karantina wilayah," ucap Jansen kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/3).
Ia juga mengkritik permintaan Jokowi agar PSSB disertai dengan penerapan darurat sipil. Menurutnya, darurat sipil adalah pilihan kebijakan yang bersifat pragmatis dan berorientasi pada kekuatan, namun tidak berpihak pada rakyat yang tidak mampu.
"Pilihan darurat sipil ini adalah pilihan yang sangat pragmatis dan power oriented. Tidak ada keberpihakan kepada masyarakat yang tidak mampu," ucap Jansen.
Ia pun mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang dipilih oleh Jokowi ini. Menurutnya, kebijakan-kebijakan ini menunjukkan bahwa Jokowi ingin mengendalikan tetapi tidak mau menanggung beban masyarakat.
Lebih jauh, Jansen mengingatkan Jokowi agar kebijakan-kebijakan yang diambil dalam menghadapi wabah virus corona mengacu pada UU Kekarantinaan Kesehatan.
Menurutnya, regulasi itu sudah mengatur hal darurat dan mengandung unsur memaksa kepada publik, namun tetap memperhatikan kepentingan dan kebutuhan dasar masyarakat di tengah penyebaran virus corona.
"Ini soal orientasi dan tujuan kita bernegara yaitu melindungi nyawa rakyat sekaligus membantu masyarakat tetap bisa menjalani kehidupan dalam batas-batas yang minimum," ujarnya.
Terpisah, Ketua DPP demisioner Partai Demokrat Irwan menyatakan kebijakan pemerintah yang dibutuhkan sekarang adalah menetapkan status darurat kesehatan masyarakat. Untuk kemudian memutuskan penerapan karantina wilayah sebagaimana diatur dalam UU Kekarantinaan Kesehatan.
Menurutnya, penerapan darurat sipil hanya akan menjadi jalan pemerintah membungkam kritik dan menutupi kelemahan dalam penanganan virus corona.
"Status darurat sipil tidak akan pernah mengatasi masalah corona sebenarnya. Malah, darurat sipil bisa menjadi jalan upaya pemerintah membungkam dan menutupi kelemahan. Kewajiban minim di sisi lain kekuasaan bertambah," ucapnya.
Ia pun meminta pemerintah tidak takut menerapkan kebijakan karantina wilayah. Irwan menyampaikan bahwa seluruh fraksi di DPR RI telah sepakat mendukung pemerintah dengan menyetujui realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk penanganan virus corona.
"Pemerintah tidak perlu takut untuk putuskan karantina wilayah," ungkap dia.
Sebelumnya, Jokowi meminta agar kebijakan PSBB diterapkan disertai penerapan darurat sipil guna menghadapi wabah virus corona. Dia ingin menempuh langkah yang lebih efektif.
"Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, disiplin, dan lebih efektif lagi, sehingga saya sampaikan juga tadi bahwa perlu didampingi kebijakan darurat sipil," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait Laporan Gugus Tugas Covid-19 yang disiarkan langsung di akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (30/3). (*)
Artikel ini telah tayang di cnnindonesia.com dengan judul "Demokrat Kritik Pemerintah soal Pembatasan Sosial Skala Besar"
