POLITIKAL.ID - Sebelum bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla sudah lebih dulu bersua petinggi partai berlambang banteng moncong putih.
Co-captain Timnas AMIN Sudirman Said membenarkan Jusuf Kalla sudah bertemu dengan Sekjend PDIP, Hasto Kristiyanto.
Menurutnya, Jusuf Kalla dan utusan Megawati tersebut tidak spesifik membahas soal hak angket.
Namun Sudirman Said meyakini apa yang dibahas Jusuf Kalla dan Hasto untuk kepentingan yang lebih baik bagi Presiden terpilih.
"Satu konsen bersama untuk mengklarifikasi yang sudah terjadi. Supaya pemerintah ke depan, siapa pun yang dilantik tidak punya beban politik," ujar Sudirman Said usai diskusi 'Bersama Indonesia' di Jakarta, Sabtu (9/3/2024).
Saat ini Prabowo-Gibran mengantongi keunggulan tertinggi di Pilpres 2024.
Jika tidak ada halangan, maka Prabowo-Gibran akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada Oktober mendatang.
Sudirman Said menilai, tantangan presiden dan wapres terpilih akan sangat berat karena tersandera beban politik imbas Pilpres 2024 yang dipenuhi kecurangan.
"Sehingga, apabila nanti kesulitan ekonomi datang itu tidak terpadu dengan proses beban politik. Karena beban politik ketemu ekonomi itu berbahaya sekali bagi bangsa. Itu pesan yang disampaikan Pak JK baik lewat forum maupun di kantor dekan," ujarnya.
Untk melepas beban politik, Jusuf Kalla dan Hasto memikirkan tentang kemungkinan hak angket di DPR RI.
"Klarifikasi membawa ke proses hukum, dibawa ke angket, dibawa ke pansus. Mungkin nanti diproses lagi public examination supaya begitu dilantik semua sudah clear," tuturnya.
Sudirman menegaskan, pembahasan antara Jusuf Kalla dan utusan Megawati bertujuan untuk menghilangkan beban dugaan kecurangan pemilu 2024. Khususnya terkait dengan legitimasi kepemimpinan ke depan.
"Tidak ada kecurangan, katakan tidak ada. Kalau ada apa sanksinya? Itu akan membuat si pemerintah mendatang lebih ringan," ungkapnya.
(REDAKSI)
