POLITIKALID - Berita Nasional yang dikutip POLITIKAL.ID tentang peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia.
Jumlah kumulatif kasus positif virus corona di Indonesia mencapai 100.303 kasus hingga Senin (17/7).
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani mempertanyakan alokasi anggaran sebesar Rp695 triliun yang dikucurkan pemerintah untuk penanganan pandemi Covid-19.
Ia mengaku heran karena alokasi anggaran yang besar tersebut bukan membuat kasus corona menurun, tapi malah makin melonjak tinggi.
"Bayangkan, dengan alokasi anggaran yang membengkak dari Rp405 triliun menjadi Rp695 triliun, mengapa angka kasus bukannya turun tapi justru terus melonjak?" kata Netty kepada CNNIndonesia.com, Selasa (28/7).
Ia menilai, pemerintah gagap dan gagal dalam menangani pandemi virus corona atau Covid-19.
Menurutnya, kasus positif yang tercatat telah lebih dari 100 ribu kasus ini merupakan alarm bagi pemerintah sebagai pemegang otoritas pengelolaan negara.
Netty mengaku sejak awal sudah mengingatkan pemerintah agar berhati-hati menerapkan kebijakan new normal di tengah kurva penyebaran kasus Covid-19 yang belum mengalami penurunan.
"Sejak awal saya sudah mengingatkan pemerintah agar jangan sampai kebijakan New Normal menjadi New Wave karena Indonesia belum siap menerapkannya," kata Netty.
"Selain alasan kurva Covid-19 yang belum melandai dan sarpras (sarana dan prasana) kesehatan yang belum mendukung, masyarakat juga belum siap hidup lebih sehat, lebih bersih, lebih taat dan lebih disiplin," imbuhnya.
Istri eks Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan itu menambahkan, angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia berada di atas rasio kematian dunia.
Menurutnya, Indonesia juga telah menduduki peringkat ke-24 dunia atau keempat di kawasan Asia dalam jumlah angka kematian akibat Covid-19.
"Saya juga meminta agar pemerintah tidak bermain-main dengan Covid-19," tutur Netty.
Diketahui, pemerintah mengubah APBN 2020 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 untuk menetapkan anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp695,2 triliun pada Juni 2020 silam.
Menkeu Sri Mulyani beralasan, untuk menangani dampak pandemi corona pemerintah harus bekerja sama dengan banyak pihak, termasuk lembaga keuangan, tak terkecuali bantuan kepada dunia usaha.
"Kalau mau tambah lagi bantuan pada dunia usaha melalui lembaga keuangan termasuk memberi insentif lembaga keuangan agar mau dan mampu memberi relaksasi atau restrukturisasi kredit, maka harus kerja sama dan melalui mereka. Ini angkanya maupun kapasitas mereka berbeda-beda, maka bergerak terus," katanya dalam paparan virtual, Selasa (16/6). (*)
Artikel ini telah tayang di cnnindonesia.com dengan judul "Kasus Covid Capai 100 Ribu, PKS Kritik Anggaran Besar Rp695 T"
