POLITIKAL.ID - Presiden Jokowi belakangan ini kerap menyalurkan bantuan sosial (bansos) ke masyarakat tanpa melibatkan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini alias Risma.
Diketahui, Risma adalah salah satu kader PDIP yang ditunjuk Presiden untuk menjabat Mensos.
Biasanya Mensos terlibat dalam pembagian bansos untuk masyarakat kurang mampu.
Terbaru, Presiden Jokowi turun memberikan bansos tanpa melibatkan Mensos Risma di Sleman Yogyakarta, Senin (29/1/2024).
Situasi tersebut memantik kecurigaan PDIP terkait manuver politik Presiden Jokowi memanfaatkan bansos.
Ketua Dewan Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat DPP PDIP, Komarudin Watubun sebelumnya mengakui Mensos Risma tidak pernah lagi dilibatkan oleh Presiden Jokowi dalam pemberian bansos.
Menyikapi hal itu, PDIP akan menyiapkan satuan tugas (satgas) Cakra Buwana yang tugasnya mengawasi pemberian bansos oleh Presiden.
Pasalnya, pemberian bansos oleh Presiden rawan kepentingan politik.
Watubun menegaskan, satgas ini tidak mewakili kepartaian, melainkan bergerak independen.
"Jadi ya sudah sekarang gunakan hape, mata, kepala, dan telinga semua dipakai. Demokrasi harus diselamatkan, kalau enggak ya sudah kita kembali nol lagi," ujar Komarudin Watubun, Minggu (28/1/2024).
Menurutnya kehadiran satgas Cakra Buwana akan menjadi simbol kekuatan rakyat dalam pengawasan.
"Saya sudah ingatkan juga Bawaslu, KPU, DKPP, termasuk MK itu lembaga yang lahir karena reformasi yang mestinya mereka harus tahu itu," ungkapnya.
Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana membeberkan alasan ketidakterlibatan Mensos Risma dalam pemberian bansos yang dilakukan Presiden Jokowi.
Ari mengatakan, pemberian bansos tak ada kaitannya dengan status Mensos Risma sebagai kader PDIP.
Menurutnya, Mensos Risma sengaja tidak diajak karena pemberian bansos kali ini menyangkut urusan cadangan pangan.
Presiden Jokowi sendiri yang turun tangan untuk memantau keberadaan pangan di setiap daerah.
"Enggak. Enggak ada status kepartaian. Karena terkait dengan cadangan pangan ya, ada Bulog dan Badan Pangan. Jadi, lebih pada hal itu, termasuk juga mengecek mengenai keberadaan pangan di setiap daerah. Jadi, yang diajak tentu berkaitan dengan itu," ucap Ari di Jakarta, Senin, (29/1/2024).
Menurut Ari Dwipayana, program bansos adalah kebijakan afirmatif dari pemerintah dalam menghadapi situasi tertentu.
Misalnya kondisi Indonesia yang sedang berhadapan dengan fenomena El Nino.
Fenomena El Nino yang terjadi sekarang, kata Ari, telah menimbulkan dampak di mana musim tanam dan juga musim panen akan bergeser.
"Dampaknya, tentu pada kesulitan untuk mendapatkan bahan-bahan pokok terutama beras ya. Karena memang situasi iklimnya tidak memungkinkan,” ungkapnya.
Selain itu, bansos diberikan juga untuk merespons situasi global naiknya harga-harga pangan.
Ia mengatakan kelompok-kelompok sosial yang berada di lapisan bawah harus mendapat perhatian berupa bansos.
"Jadi, ini sebenarnya kebijakan afirmatif pemerintah yang sumber dananya dari APBN, anggaran pendapatan belanja negara yang juga dari rakyat," kata Ari.
(REDAKSI)
