POLITIKAL.ID - Wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi kembali mencuat.
Tak tanggung-tanggung, kali ini isu tersebut dimunculkan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.
Dasarnya yakni survei kepuasan publik yang aru saja dirilis lembaga survei Poltracking Indonesia.
Bamsoet berbicara soal rencana penyelenggaraan Pemilu 2024 hingga Pilkada serentak yang akan digelar pada 2024 mendatang.
“Terkait kepuasan publik atau pemerintahan presiden jokowi tidak terlepas dari berbagai prestasi dan pencapaian yang dilakukan kedua beliau baik Pak Jokowi maupun Pak Ma'ruf Amin,” kata Bamsoet, sapaan akrabnya, dalam rilis Poltracking Indonesia secara virtual, Kamis (8/12/2022).
Menurutnya, kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi karena banyak program yang berjalan dengan baik dan prestasi yang diraih dalam dua periode masa kepemimpinan Jokowi.
Sebab menurut Bamsoet, Jokowi dan Ma'ruf Amin telah berhasil kembali memulihkan ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang menyerang Indonesia selama dua tahun.
Bahkan, lanjut dia, kebijakan yang telah dilakukan pemerintahan saat ini diakui keberhasilannya oleh dunia.
Di sisi lain, Bamsoet menyinggung apakah kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi-Ma’ruf ini ada kaitannya dengan keinginan publik untuk memperpanjang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
“Pertanyaan perntingnya soal puas tidak puasnya publik, tapi apakah ini berkolerasi dengan keinginan publik untuk terus Presiden Jokowi memimpin kita semua,” ujarnya.
“Artinya pemerintah hari ini 2 tahun lalu kehilangan kesempatan untuk bergerak karena Covid,” sambung dia.
Bamsoet kemudian menyinggung soal pro-kontra pembahasan perpanjangan masa jabatan presiden hingga presiden tiga periode.
“Apakah ini ada kolerasinya masyarakat ingin beliau memimpin kita dalam melewati masa transisi ini,” ucap Bamsoet.
Ia pun berkaca pada kondisi yang terjadi di Inggris akibat peralihan kepemimpinan. Bukannya memperbaiki, kata Bamsoet, peralihan kepemimpinan justru membuat perekonomian Inggris merosot tajam.
“Sehingga mereka,Inggris bersusah-payah mereka merecovery kembali untuk ekonomi yang sangat terpukul akibat Ukraina dan Rusia,” katanya.
Menurutnya, penyelenggaraan Pemilu ini harus dipertimbangkan kembali sebab dampak nidari pesta demokrasi nasional itu dapat menimbulkan gejolak di dalam negeri.
“Tentu kita juga mesti menghitung kembali, karena kita tahu bahwa Pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional baik menjelang, selama hingga pasca-penyelenggaran Pemilu,” tuturnya.
Sebelumnya, Poltracking Indonesia merilis hasil survei terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) - Ma’ruf Amin.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi-Ma’ruf mengalami kenaikan pada akhir tahun 2022 ini.
“Tingkat kepuasan kepada pemerintahan secara keseluruhan yaitu gabungan presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yaitu sebesar 73,2 persen,” kata Hanta Yuda dalam Rilisnya secara virtual, Kamis (8/12/2022).
Di sisi lain, sebanyak 19 persen publik mengaku kurang puas terhadap kinerja Jokowi-Ma’ruf dan 7,8 lainnya mengaku tidak tahu.
Ia mengatakan angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan survei pada periode sebelumnya.
“Kami melakukan survei setiap 3 bulan sekali, trennya bisa dibandingkan dengan berbagai macam teman-teman lembaga survei, memang ada kenaikan,” tuturnya. (*)
